Selanjutnya dari yang paling aktual. UU Cipta Kerja. Banyaknya disinformasi serta berita bohong menandakan komunikasi pemerintah kepada rakyat belum baik. “Ini seharusnya yang diperbaiki. Tata kelola komunikasi pemerintah harusnya bisa menginformasikan rakyatnya agar tidak termakan berita hoax,” kata Emrus.
Ia menyarankan, pemerintah perlu membentuk unit komunikasi yang berada di bawah presiden secara langsung. Harapannya, segala informasi dan tujuan pemerintah dalam mengambil kebijakan bisa diterima rakyat secara langsung tanpa adanya disinformasi.
Terakhir, Pengamat Politik Ujang Komarudin. Kepada Fajar Indonesia Network, sejumlah saran disampaikan. Agar sisa pemerintahan Jokowi bisa lebih baik ke depannya. Direktur Eksekutif Indonesa Political Review ini menilai, jika nilai demokrasi masih kurang dikepedankan.
Aspirasi rakyat masih belum dianggap. Adanya aksi juga menandakan jika masyarakat masih memiliki rasa tidak percaya terhadap pemerintah. “Adanya aksi hari ini (kemarin-red), menandakan belum tersampaikannya aspirasi mereka,” kata Ujang.
Contoh lain juga ada pada saat pengesahan UU Cipta Kerja. Meski aksi penolakan di sejumlah daerah masih bergulir. DPR dan pemerintah justru buru-buru mengesahkan. Padahal, idealnya aspirasi diterima dan menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR.
Kurangnya oposisi juga menjadi perhatian Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia ini. Meski secara peta politik hanya PKS yang menyatakan oposisi, tetapi kenyataan berkata lain. “Buktinya justru mendapat jatah menjadi Wakil Ketua MPR. Harusnya, jika oposisi, jangan menerima jabatan apapun,” tandasnya. (khf/fin)
