JAKARTA – Genap sudah satu tahun usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, Pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan. Tak ada gading yang tak retak. Peribahasa ini mungkin paling cocok untuk menilai kinerjanya.
Bagi oposisi, wajar memberikan kritik. Sejumlah saran juga disampaikan akademisi, ekonom, pakar komunikasi dan pengamat politik.
Dari oposisi misalnya, PKS sebagai oposisi menilai jika secara umum kinerja Pemerintahan Jokowi di bawah standar. Kinerja yang ada sekarang jauh dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menyebut, pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah.
BACA JUGA: Bawang Merah Kabupaten Belu Sudah Diekspor ke Negara Tetangga
"Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki, pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya, pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya," ujar Mulyanto.Secara politik, Mulyanto berpendapat, Pemerintah merasa terganggu oposisi, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara.
"Demokrasi itu mensyaratkan adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan adanya oposisi maka Pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya. Jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi pemerintah, harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara,” paparnya.
BACA JUGA: Wapres Dorong UMK Jadi Bagian Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah
Dalam setahun Pemerintahan Jokowi, Mulyanto juga menyoroti tumbuhnya politik dinasti, dimana anak-menantu Jokowi terjun dalam Pilkada. Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang tapi secara etika dinilai kurang pantas.Ekonomi Belum Membaik
Sementara itu, dari sektor ekonomi, ekonom Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat memberikan pandangannya. Dalam keterangan resmi yang diterima FIN, ia menyampaikan, setidaknyaadaduakondisi yang perlu disorotiuntukmengevaluasikinerjapemerintah Jokowi.
Pertamaadalahkinerjaperekonomiandalamtekananpandemi Covid-19. Ada juga Omnibus Law, khususnyaklasterketenagakerjaan.
BACA JUGA: Ferdinand ke Ahok: Ayo Perbaiki Pertamina, Tak Perlu Umbar Kalimat Kontroversi
Tekananpandemimembuatsangattidakmungkinpemerintahmampumencapai target atauasumsipertumbuhanekonomi pada 2020 sebesar 5,3 persen. Terpuruknyapertumbuhanekonomi di kuartal I, yaknisebesar 2,97 persen dan Kuartal II sebesar -5.32 persen. Dan belumoptimalnyakebijakanPemulihanEkonomi Nasional (PEN).SampaiKuartal III, membuatpemerintahmerevisipertumbuhanekonomitahun 2020 akanberkisar minus nol sampai – 1persen.
“Jajaranpemerintahmenurutsayaterlalulambatdalammerealisasikan program-program PEN.Sehingga momentum untukmemperbaikikonsumsirumahtangga dan dayabelimasyarakatsebagaikontributorutamaProdukDomestikBruto juga masihrendah,” katanya, Selasa (20/10).
Ia melanjutkan, kebijakan dan program pemulihanekonomidalambayang-bayangpandemiterkesanlamban dan penuhkehati-hatian. Birokrasi dan administrasi yang masihdikelolaseolah-olahdalamkondisi normal, padahalmasih dalamsituasinew normal.
BACA JUGA: Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi
Kemungkinan, pertumbuhanekonomikuartal III dan IV masihnegatif, meski menurut Rosidana, dengantingkat yang lebih rendahdariKuartal II.Tekanankedua, terkaitdenganOmnibus Law cipta kerja. UU CiptaKerjasebenarnyabertujuanuntukmendorongpenciptaanlapangankerja di semuasektor.Melaluipenciptaaninvestasi yang menarik di Indonesia. Namun, jikakekisruhan yang terjadiberlangsungterlalu lama, akanmenciptakanbiayaekonomi yang merugikan.
“Antisipasipemerintahseharusnyalebihcepat, termasukmembangunkomunikasidengansemuastakeholdersterkait. Seharusnya UU CiptaKerjainimenjadiangin segar untukmenarikinvestasi, terutamainvestasiasingke Indonesia,” tambahnya.
Pandangan lain juga diberikan Akademisi Universiras Pelita Harapan Emrus Sihombing. Sisi komunikasi pemerintah selama ini dinilai belum maksimal. Seharusnya, komunikasi bisa disejajarkan dengan aspek lain. Termasuk politik dan ekonomi.
