GARUT - Kementerian Koperasi dan UKM memberika bantuan berupa bahan pangan (sembako), pakaian, obat-obatan, hingga keperluan ibu dan anak, bagi korban bencana banjir bandang yang menerpa wilayah Garut Selatan.
Ada empat kecamatan yang terkena dampak cukup parah. Yaitu, Cibalong, Pemeungpeuk, Cikelet, dan Cisompet.
"Saya ditugaskan Presiden RI untuk meninjau langsung dampak yang ditimbulkan bagi warga hingga proses penanganannya," ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada wartawan di Posko Bantuan Bencana, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Sabtu (17/10).
Teten mengapresiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atas respon cepat penanganan bencana, dari mulai awal bencana sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Presiden RI sudah menugaskan Kementerian PU, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk pemulihan ekologi yang ditimbulkan dari banjir bandang. Termasuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak," jelas MenkopUKM.
Teten berharap kewaspadaan masyarakat akan bencana harus terus ditingkatkan. Pasalnya, sekitar empat bulan ke depan baru memasuki puncak musim penghujan.
"Saya minta kemandirian masyarakat harus terus dibangun, terutama dalam menghadapi setiap bencana alam," tandas Teten.
Bantuan dari KemenkopUKM tersebut, di dalamnya mencakup juga bantuan lain dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM), Bank BNI, Kospin Jasa, KSP Sahabat Mitra Sejati, Gakopsyah Jabar, dan Inkopsyah (BMT-BMT).
Bahkan, Koperasi Syariah BMT It-Qan (Bandung) mencatat ada 114 anggotanya yang terdampak banjir bandang tersebut. Para anggota Kopsyah It-Qan itu semuanya berprofesi sebagai pedagang dan usaha mikro.
Dialog Koperasi
Usai memberikan bantuan, MenkopUKM melakukan dialog dengan perwakilan koperasi yang ada di Garut Selatan. Diantaranya, Koperasi Karang Tumaritis (Cikelet), Koperasi Cahaya Bahari (Pamalayan), Koperasi Karya Mandiri (Cibolang), Koperasi Mutiara Sancang (Cibolang).
Dalam dialog tersebut, dua orang perwakilan koperasi memaparkan beberapa permasalahan yang menimpa koperasi di Garut Selatan. Terutama, pasca bencana banjir bandang.
Diantaranya, banyak perahu nelayan (45%) yang rusak parah dan hilang terbawa banjir, berkurangnya permodalan koperasi, hingga banyak usaha mikro yang belum tersentuh program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Terkait perahu nelayan yang terdampak banjir, Teten meminta koperasi-koperasi tersebut untuk mengajukan proposal dana bergulir ke LPDB KUMKM.
"Sudah bukan zamannya lagi minta-minta bantuan. Karena, pemerintah sudah menyediakan banyak kemudahan untuk koperasi, termasuk perkuatan permodalan koperasi," ucap MenkopUKM.
