Kampanye Perlu Diawasi Ketat

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri meminta semua daerah pelaksana Pilkada untuk tetap menjaga konsistensi dan semangat mengawal kampanye agar tetap berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19. Kampanye yang masih berlangsung sampai 5 Desember mendatang harus menjadi perhatian semua pihak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal mengatakan, perlu melakukan langkah-langkah untuk mengevaluasi setiap kondisi, memutuskan suatu perkara yang dikira perlu untuk segera diputuskan.

Dari hasil evaluasi memang masih terdapat pelanggaran protokol kesehatan, tetapi Dirjen Adwil menuturkan bahwa pelanggaran tidak signifikan. Oleh sebab itu ia mengharapkan agar stakeholder terkait dan aparat keamanan dapat menangatasi hal tersebut.

BACA JUGA:  Hanya 3 Jam, Kuota Peserta PLN Virtual Charity Run dan Ride 2020 Ludes

“Tentu Ini catatan bagi penegak disiplin yang ada di daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meminimalisir, mereduksi jumlah pelanggaran yang dilakukan,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menegaskan kesiapannya membersihkan ruang digital dari konten disinformasi (informasi menyesatkan) atau hoaks selama masa kampanye Pilkada 2020.

"Jangan sampai ruang digital diisi dengan disinformasi, dengan hoaks atau yang dikenal dengan 'post-truth'. Kami tentu akan membersihkan ruang digital apabila itu ada," kata Johnny G. Plate, Jumat (16/10). Johnny mengatakan salah satu yang menjadi perhatian Kominfo saat ini adalah menjaga ruang digital agar kampanye Pilkada 2020 yang bertumpu pada ruang digital dapat dilakukan dengan baik.

BACA JUGA:  Valentino Rossi Positif Corona, Promotor Anggap Seperti Cedera

Hal itu, menurut dia, sesuai dengan pembagian tugas yang tertuang dalam nota kesepakatan aksi (NKA) antara KPU, Bawaslu, dan Kominfo.

"Agar ruang digital diisi dengan konten-konten yang bervariasi tetapi yang bermanfaat," ujarya. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Kemenkominfo, menurut Johnny, peluang untuk memanfaatkan infrastruktur digital masih sangat luas guna mendukung kampanye Pilkada 2020.

"Kominfo sendiri dari sisi infrastruktur bekerja sama dengan operator seluler menjaga kualitas layanan semaksimal dan seoptimal mungkin menyediakan penggelaran infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dalam rangka mendukung Pilkada serentak 2020," kata dia. (khf/fin)