Rusia, Cina dan Kuba Masuk Dewan HAM PBB

WASHINGTON - Majelis Umum PBB menetapkan Cina, Kuba, dan Rusia sebagai tiga dari 15 negara anggota baru Dewan Hak Asasi Manusia (HRC). Tiga negara tersebut memenangkan kursi walau muncul keberatan dari para kritikus yang menantang catatan HAM mereka.

Dilansir dari Anadolu Agency, Rabu (14/10), Kuba dan Rusia sudah siap merebut posisi itu setelah tak mendapat penantang yang berarti dalam kelompok regional yang dibentuk oleh PBB.

Sedangkan, Cina menghadapi persaingan ketat di kawasan Asia-Pasifik di mana enam negara bersaing untuk mendapatkan lima kursi Dewan UNHCR. Mereka mengalahkan perolehan suara negara lain di Majelis Umum PBB, salah satunya Arab Saudi untuk wakil Asia.

BACA JUGA:  Marissa Haque: Demi Allah Sungguh Jahat UU Omnibus Law, 87 Persen Muslim akan Dimurtadkan!

Cina mengamankan tempat terakhir dari lima kursi karena Arab Saudi gagal melewati ambang batas suara yang dibutuhkan. Hasil akhir dalam voting itu ialah Pakistan dengan 169 suara, Uzbekistan dengan 169 suara, Nepal dengan 150 suara, dan 139 untuk Cina suara. Adapun, Arab Saudi hanya mendapat 90 suara.

Direktur Human Rights Watch PBB Louis Charbonneau mengatakan kegagalan Saudi memenangkan kursi dewan UNHCR menjadi peringatan akan perlunya lebih banyak persaingan dalam voting di PBB.

"Seandainya ada kandidat tambahan, Cina, Kuba, dan Rusia mungkin juga kalah," ujar Charbonneau.

Walau demikian, Charbonneau pesimis Cina, Kuba, dan Rusia bisa menuntaskan masalah HAM di negaranya sendiri. Cina sendiri saat ini disorot karena perlakuan tidak manusiawi pada etnis Uighur.

BACA JUGA:  Aktivis KAMI Ditangkap, Fahri Hamzah: Pak Jokowi dan Pak Kiyai, Kenapa Semua Harus Dibui?

"Tetapi penambahan negara-negara yang tidak layak ini tidak akan mencegah dewan (UNHCR) untuk menyoroti pelanggaran dan berbicara mewakili para korban," kata Charbonneau.

Charbonneau sebelumnya mengkritik negara-negara anggota PBB, termasuk Barat, dengan mengatakan mereka tidak mengharapkan adanya persaingan. "Pada dasarnya ini merupakan kesepakatan ruang belakang yang dilakukan di antara kelompok regional," tuturnya.

Empat negara dari Afrika yang terpilih adalah Pantai Gading, Malawi, Gabon dan Senegal. Rusia dan Ukraina memenangkan dua kursi untuk Eropa Timur. Di grup Amerika Latin dan grup Karibia ada Meksiko, Kuba, dan Bolivia. Sementara Inggris dan Prancis memenangkan dua kursi untuk grup Eropa Barat dan lainnya.

Pekan lalu, koalisi kelompok HAM dari Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, meminta negara-negara anggota PBB untuk menentang pencalonan Cina, Rusia, Arab Saudi, Kuba, Pakistan, dan Uzbekistan, karena dianggap punya catatan HAM buruk sehingga tidak memenuhi syarat.

BACA JUGA:  Dapet Teguran, Ade Armando Hapus Cuitan Ambulans Pemprov DKI Bawa Batu untuk Aksi Demo

"Memilih kediktatoran ini sebagai hakim PBB untuk kasus (HAM) seperti membuat sekelompok pelaku pembakaran menjadi pemadam kebakaran," kata Direktur Eksekutif UN Watch, Hillel Neuer.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menyatakan ekspresi kekecewaan mendalam atas terpilihya Rusia, Cina, dan Kuba sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Selasa (13/10) waktu setempat.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, bahwa pada 2018 Presiden AS Donald Trump menarik Washington dari badan tersebut karena bias anti-Israel dan aturan untuk membiarkan pelaku pelanggaran hak memenangkan kursi di Dewan. AS telah berulang kali mendesak anggota PBB segera bertindak untuk mereformasi badan PBB tersebut.

"Sayangnya, seruan itu tidak dihiraukan, dan hari ini Majelis Umum PBB sekali lagi memilih negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang menjijikkan, termasuk China, Rusia, dan Kuba," kata Pompeo.

BACA JUGA:  BNPP Ajak Aparat Humas Pemerintah dan Kaum Milenial Publikasikan Kawasan Perbatasan Negara

Ketiga negara tersebut memenangkan kursi atas keberatan dari kritikus yang menantang catatan hak asasi di negara mereka. Sementara Venezuela terpilih pada 2019.

"Pemilihan ini hanya semakin memvalidasi keputusan AS untuk menarik dan menggunakan tempat dan peluang lain untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia universal," ujarnya.

Pompeo menuturkan, AS yang menghukum pelanggar hak asasi manusia di Xinjiang, Myanmar, Iran, dan di tempat lain. "Komitmen kami dijabarkan dengan jelas dalam Deklarasi PBB, dan dalam catatan tindakan kami.

"Amerika Serikat adalah kekuatan untuk kebaikan di dunia, dan akan selalu demikian," pungkasnya. (der/fin)