Tak Efektif Pilkada di Tengah Pandemi

PANGANDARAN – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pangandaran menilai pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 memang kurang efektif.

Ketua GP Ansor Kabupaten Pangandaran Encep Najmudin mengatakan, pembatasan kampanye merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk terus melangsungkan Pilkada di tengah pandemi, namun justru yang terjadi adalah prosesnya yang kurang maksimal.

"Ya pemerintah ini mau pilkada tetap jalan, tapi tidak mau terjadi klaster. Kemudian menerapkan aturan untuk pengetatan. Yang ada para calon dan timses mengeluh," ujarnya kepada Radar Sabtu (3/9/2020).

Memang seharusnya Pilkada ini ditunda karena pandemi Covid-19. “Tapi ya sudah diputuskan tetap jalan, kemungkinan untuk ditunda juga sangatlah kecil," kata tokoh muda ini.

Mantan aktivis PMII ini menjelaskan, dalam proses Pilkada kali ini yang terpenting adalah mencerdaskan masyarakat tentang esensi sebuah demokrasi. "Artinya pembelajaran dalam berdemokrasi yang baik, bukan tentang caranya menang," jelas tokoh pergerakan ini.

Encep mengatakan sebenarnya jika Pilkada ditunda dulu, maka proses demokratisasi dalam pelaksanaan pemilihan ini bisa berjalan dengan baik. "Kalau seperti ini ya jelas kurang maksimal," katanya seperti dikutip dari Radar Tasikmalaya (Fajar Indonesia Network Grup).

Ia juga khawatir soal penularan Covid-19 yang rentan terjadi saat pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi sekarang ini.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan bahwa sejauh ini belum ada laporan pelanggaran dalam kegiatan kampanye yang sudah berjalan sekitar delapan hari itu.

"Ada juga dua pelanggaran administrasi. Itu pun sudah diperbaiki langsung oleh timsesnya," terangnya.

Adanya pembatasan jumlah peserta kampanye di masa pandemi, maksimal 50 orang dalam satu pertemuan tatap muka, membuat para calon bupati dan wakil bupati serta tim sukses membuat jadwal kampanye yang begitu padat.

Calon Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, sebelumnya, mengaku metode kampanye di masa pandemi ini lebih cape, karena dalam satu pertemuan dibatasi 50 orang.

"Artinya dalam satu pertemuan itu, volume pesertanya harus banyak, tapi kan saat ini kita dibatasi," jelasnya kepada Radar, Jumat (2/10/2020).

Jika dalam satu kali pertemuan bisa menampung lebih dari 100 orang, maka tidak perlu banyak melakukan kampanye. "Tapi ini yang harus kita jalani dan kita tempuh (maksimal 50 orang, Red)," kata tokoh yang berpasangan dengan H Jeje Wiradinata (Juara) itu.

Soal kampanye daring, Ujang Endin, kini sedang mempersiapkan segala sesuatunya.

"Ya kalau itu kita juga sudah siapkan, termasuk menunggu regulasinya," jelasnya.