PEN Tersendat, Daya Beli Memburuk

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 kemungkinan akan minus pada 2,9 persen hingga 1,1 persen, bahkan proyeksi pertumbuhan minus ini diprediksi berlanjut ke kuartal IV/2020. Sehingga Indonesia masuk kategori resesi dikarenakan pada dua kuartal mengalami pertumbuhan negatif.

Parahnya lagi penyaluran anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) belum mencapai 50% hingga akhir September. Sampai 28 September dana yang telah tersalurkan baru Rp304,62 triliun atau 43,8% dari total pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun (Selengkapnya lihat infogrfis). Meski pun lagi-lagi pemerintah berjanji pencairan dana PC-PEN terus dipacu setiap pekan. Bahkan seminggu terakhir, pemerintah telah menyalurkan Rp35,1 triliun.

Menanggapi hal ini Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menegaskan Indonesia masuk resesi didasarkan beberpa kondisi ekonomi yang semakin memburuk. ”Kondisi yang semakin memburuk, dapat dilihat dari penurunan daya beli, dimana Pada triwulan II-2020, konsumsi rumah tangga tumbuh negatif hingga 5,5 persen,” terang Junaidi kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Kamis (1/10).

BACA JUGA:  Kementan Gencarkan Program Padat Karya Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Data BPS pada Agustus 2020 mencatat pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan II/2020 mengalami pertumbuhan negatif 5,5 persen padahal pada kuartal I/2020 masih berada di titik 2,83 persen. Lesunya konsumsi rumah tangga terlihat pada sektor makan, minuman yang minus 0,71 persen. Selain itu ada sektor pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya yang mengalami minus 5,13 persen, transportasi dan komunikasi minus 15,33 persen, restoran dan hotel minus 16,53 persen.

”Penurunan daya beli sejalan dengan lonjakan tingkat pengangguran sepanjang Covid-19. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang terimbas corona hingga 3,5 juta. Situasi seperti ini semakin sulit karena Covid yang menyebabkan sektor formal dan informal terpengaruh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aleg PKS asal Lampung ini menegaskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seharusnya menjadi harapan sebagai penahan daya beli saat covid menyerang ekonomi nasional. Namun yang terjadi realisasi PEN sangat lambat dan terhambat birokrasi. Ini memperlihatkan pemerintah tidak memiliki sense of crisis.

BACA JUGA:  Nikita Mirzani Unggah Video Pakai Bra dan Celana Dalam, Netizen: Celana Dalam Gue Sempit

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen pada September mencatatkan penurunan atau deflasi sebesar 0,05% pada September. Deflasi telah terjadi di Indonesia selama tiga bulan berturut-turut sejak Juli terutama disumbang oleh penurunan harga pangan akibat daya beli yang masih lemah.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, perkembangan harga berbagai komoditas di 90 kota yang dipantau mencatatkan penurunan sehingga IHK pada September mencatatkan deflasi sebesar 0,05%. Dengan deflasi tersebut, maka inflasi sepanjang tahun ini ata year to date sebesar 0,89%, sedangkan secara tahunan atau year on year sebesar 1,42%.

”Data yang ditunjukan menunjukan deflasi bulan lalu, maka sudah terjadi deflasi berturut-turut selama tiga bulan dengan deflasi pada Juli 0,1% dan Agustus 0,05%,” jelas Suhariyanto dalam konferensi pers, Kamis (1/10).

BACA JUGA:  Sejarawan UGM: Film G30S/PKI Cacat Fakta, Tidak ada Penyiksaan Jenderal

Dari 90 kota yang disurvei, 56 kota mengalami deflasi, sedangka 34 kota mengalami inflasi. Deflasi terendah terjadi pada tiga kota yakni Bukit Tinggi dan Jember, sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1%.

Deflasi terutama terjadi pada kelompok barang harga bergejolak dan harga yang diatur pemerintah sebesar 0,6% dan 0,19% dengan andil sebesar 0,1% dan 0,03%. Sedangkan kelompok harga inti masih mencatatkan inflasi sebesar 0,15% dengan andil sebesar 0,08%. ”Inflasi inti disumbang kenaikan uang kuliah dengan andil 0,03%, selain itu masih ada kenaikan harga emas perhiasan dengan sumbangan sebesar 0,01%,” katanya.

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, makanan minuman mencatatkan deflasi mencapai 0,37% dengan andil sebesar 0,09%. Penurunan harga terjadi pada daging ayam ras, telur ayam, bawang merah, dan beberapa jenis sayuran. Namun, masih ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng dan bawang putih. ”Lebih banyak komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga kelompok makanan dan minuman mencatatkan deflasi,” katanya.

BACA JUGA:  Diduga Curi dan Jual Barang dari Gudang, Lima Karyawan Dipolisikan

Harga transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,33% dengan andil sebesar 0,04%. Penurunan harga terutama terjadi pada tarif angkutan udara di 40 kota yang disurvei. Deflasi pada September sesuai dengan proyeksi sejumlah ekonomi.

Penyaluran anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) belum mencapai 50% hingga akhir September. Sampai 28 September dana yang telah tersalurkan baru Rp304,62 triliun atau 43,8% dari total pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Meski demikian, pemerintah menyatakan pencairan dana PC-PEN terus dipacu setiap pekan. Bahkan seminggu terakhir, pemerintah telah menyalurkan Rp 35,1 triliun. ”Ya kalau secara mingguan, pencairannya makin lama makin cepat,” kata Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Komite PC-PEN Budi Gunadi.

BACA JUGA:  Fahri Hamzah Puji Fadli Zon: Dia Sejarawan Serius, Sukmawati dan Ilham Aidit gak Seimbang

Khusus triwulan ketiga, dana PEN yang telah dicairkan Rp137,89 triliun. Dengan realisasi tersebut, Budi memperkirakan dampaknya terhadap produk domestik bruto (PDB) triwulan III sebesar 2,1% atau sekitar Rp270 triliun.

Budi lalu menjabarkan realisasi penggunaan dana pada setiap program. Secara terperinci, realisasi program kesehatan mencapai Rp21,79 triliun atau 24,9% dari pagu sebesar Rp87,55 triliun. Realisasi program tersebut terdiri dari pencairan insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp 3,1 triliun, santunan kematian untuk 96 tenaga kesehatan sebanyak Rp29 miliar, serta dana untuk Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,22 triliun.

Kemudian, belanja penanganan Covid-19 mencapai Rp11,67 triliun, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp1,19 triliun, dan insentif perpajakan kesehatan Rp2,58 triliun. Program berikutnya, realisasi perlindungan sosial sebesar Rp150,86 triliun atau 73,9% dari pagu Rp203,9 triliun. Program tersebut meliputi pencairan sembako Rp31,9 triliun.

BACA JUGA:  Per September 2020, Realisasi Program PEN Melalui LPDB-KUMKM Capai Rp1 Triliun

Selanjutnya Program Keluarga Harapan (PKH) Rp36,3 triliun, Bansos Tunai Non-Jabodetabek Rp24,8 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa Rp11,9 triliun, dan bansos Jabodetabek Rp4,4 triliun. Kemudian, bantuan sembako yang telah cair mencapai Rp4,6 triliun, kartu prakerja Rp19,5 triliun, diskon listrik Rp3,5 triliun, dan subsidi gaji Rp14 triliun. Program lainnya, anggaran sektoral K/L dan pemda telah disalurkan Rp25,3 triliun atau 23,84% dari pagu Rp106,11 triliun.

Nah, bila diperinci, program padat karya K/L mencapai Rp12,8 triliun, cadangan perluasan Rp2,5 triliun, cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp6,3 triliun, dan Dana Investasi Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp3,8 triliun.

Namun pencairan anggaran fasilitas pinjaman daerah, pariwisata, dan insentif perumahan belum terealisasi sama sekali. Kemudian, program dukungan UMKM yang telah dicairkan Rp79,06 triliun atau 64% dari pagu Rp123,46 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari penempatan dana Rp58,7 triliun, banpres produktif Rp15,9 triliun, subsidi bunga Rp3 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp 100 miliar, PPh final UMKM Rp400 miliar, dan pembiayaan investasi koperasi Rp 1 triliun.

BACA JUGA:  Ruhut Sitompul Sindir Najwa Shihab: Kadrun Stres Lihat Menkes Makin Anteng

Satu-satunya program yang belum berjalan hingga saat ini adalah pembiayaan korporasi yang memiliki pagu Rp53,5 triliun. ”Kami harap awal Oktober sudah masuk sehingga membantu pertumbuhan ekonomi triwulan IV,” ujar mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut.