Pekerja 18-59 Tahun Dapat Prioritas Vaksin

JAKARTA - Selain tenaga medis dan masyarakat yang bekerja di fasilitas medis, pekerja berusia 18-59 tahun juta akan menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

"Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan. Yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk. Yakni pekerja pada usia 18-59 tahun," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dalam rapat koordinasi persiapan program vaksinasi di Jakarta, Kamis (1/10).

BACA JUGA:  Dinamika Penegakan Kepatuhan Pemberi Kerja di Tengah Pandemi Covid-19

Hingga saat ini, lanjut Terawan, kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis. Terkait indeks pemakaian vaksin, pemerintah harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin. Penyediaan vaksin dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, BOPM, serta BNPB.

Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto ini juga mengingatkan masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak). Terawan menyebut 3M sangat penting untuk mencegah terjadinya penularan.

Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki BUMN mencapai 123 juta vaksin. Karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar BUMN.

BACA JUGA:  Hotel Berbintang Disiapkan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.  "Pengadaan cold chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah berkomitmen dengan Indonesia dalam pengadaan vaksin," jelas Budi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan telah dilakukan berbagai diskusi dengan berbagai negara. Seperti China, Uni Emirat Arab dan Inggris.

"Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan China, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antarnegara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia. Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac akan didatangkan dari China," papar Retno.

BACA JUGA:  Fachrul Razi Positif Corona, Syahganda: Biarkan, Gak Perlu Dipikirin

Terpisah, Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito menuturkan tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin COVID-19 tersebut. "Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," kata Doni yang juga Kepala BNPB tersebut.

Untuk menyiapkan program vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia. Sejak Senin (28/9) lalu, telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang tata cara vaksinasi COVID-19. Selain itu, juga telah disiapkan dua Puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi. Yakni Puskesmas Abiansemal Kabupaten Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat.

Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN untuk terus berkoordinasi dalam penyediaan vaksinasi tersebut.

"Koordinasi harus terus dijaga dengan baik. Agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes. Nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Luhut yang juga Menko Maritim dan Investasi itu.(rh/fin)