CV Pengganti Jaksa Agung Beredar di Setneg

JAKARTA - Aparat kepolisian diminta berhati-hati dalam mengungkap kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, isu yang berkembang dinilai sudah sangat liar. Termasuk, rumor pengganti Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan dalam rapat Komisi III bersama Kapolri, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9). Arteria menegaskan Polri harus cermat dalam menangani kasus kebakaran tersebut.

"Soal kebakaran Kejaksaan Agung. Saya mohon betul Polri hati-hati bersikap dan berstatement. Ada yang menyebut ini tidak terbakar, tapi dibakar. Siapa pembakarnya? Ini isu sensitif. Saya mohon kepada ketua tim bisa lebih hati-hati lagi dan cermat," kata Arteria.

BACA JUGA:  Tokoh JIL: Seharusnya NU yang Pantas Angkat Isu PKI, Bukan Malah Gatot Nurmantyo untuk Tujuan Politik

Dia menyebut CV (Curriculum Vitae) pengganti Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah beredar di Sekretariat Negara (Setneg). Politisi PDIP ini khawatir ada yang menunggangi kasus kebakaran Kejagung. "Sekarang ini CV-nya calon Jaksa Agung yang mau ganti beredar di Setneg. Hanya karena isu-isu yang seperti itu," imbuhnya.

Ketua Komisi III Herman Hery menilai isu penggantian Jaksa Agung tidak perlu ditanggapi. Politisi PDIP itu mengatakan jabatan Jaksa Agung adalah hak prerogatif Presiden. Hingga saat ini, dirinya belum menerima informasi apapun terkait pergantian Jaksa Agung. "Saya rasa tidak perlu menanggapi. Jabatan Jaksa Agung adalah hak prerogatif Presiden. Tidak elok dikomentari. Karena informasinya memang belum ada," jelas Herman.

Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, mengatakan kasus kebakaran itu dipercayakan kepada Bareskrim Polri. "Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Kabareskrim untuk tegak lurus. Ini bukan masalah tentang Idham Azis. Ini masalah institusi," tegasnya.

BACA JUGA:  Diduga Curi dan Jual Barang dari Gudang, Lima Karyawan Dipolisikan

Selain kebakaran Kejagung, Arteria juga menyoroti soal Pam Swakarsa yang dinilai bisa menimbulkan trauma. Menurutnya, hal ini dinilai bisa menimbulkan trauma dengan peristiwa 1998. "Diksi Pam Swakarsa ini bagi kita yang mengalami peristiwa 98, memang agak sensitif. Karena Pam Swakarsa zaman dahulu dipakai untuk menggebuk," terangnya.

Jika Pam Swakarsa akan kembali dihadirkan, polisi diminta melakukan sosialisasi ke masyarakat. Termasuk soal perubahan seragam petugas satpam yang menurutnya juga perlu disosialisasikan lagi.

BACA JUGA:  Ruhut Sitompul Sindir Najwa Shihab: Kadrun Stres Lihat Menkes Makin Anteng

Hal senada disampaikan politisi Gerindra, Habiburokhman. Dia bicara soal konsep Pam Swakarsa yang menurutnya identik dengan demonstrasi 1998. Habiburokhman meminta ada penggantian nama Pam Swakarsa agar tidak menimbulkan trauma.

"Soal konsep tentu kita menentang kalau Pam Swakarsa ini seperti. Kami waktu itu ada di lapangan, di blok Pam Swakarsa. Terjadi bentrokan dan lain lain sebagainya. Soal nama saya pikir banyak nama lain. Kenapa harus pakai Pam Swakarsa? Bisa pakai nama lain yang tidak menimbulkan trauma," ujar Habiburokhman.(rh/fin)