"Dari jumlah tersebut, Rp2,02 triliun diambilkan dari porsi anggaran Ditjen Pendidikan Islam," ujarnya.
Untuk itu, kata Oman, dalam rangka menindaklanjuti hasil raker dengan Komisi VIII DPR, Kemenag segera menyampaikan usulan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan.
"Kita usul ke Kemenkeu untuk mengalokasikan BOS Madrasah dan Pondok Pesantren tahun 2020 yang dihemat per siswa dan per santri sebesar Rp100.000," pungkasnya.
Dapat disampaikan, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan, bahwa kronologi sampai ada pemotongan dana BOS itu. Ketika dalam pembahasan, dia masih menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag.
Di mana, Kemenag pada waktu itu harus memotong anggaran pendidikan Rp2,2 triliun. Menurtnya, keharusan pemotongan anggaran itu bagian dari realokasi anggaran terkait penanganan dampak Covid-19.
Dia menegaskan, Kemenag sudah tidak bisa lagi melakukan manuver pemotongan anggaran. Selain mengurangi alokasi dana BOS Rp 100 ribu per siswa.
"Kemenag tidak bisa memotong anggaran untuk gaji pegawai, tunjangan profesi guru (TPG), atau yang lainnya. Pemotongan anggaran dana BOS Rp 100 ribu itu juga sudah dikomunikasikan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan," jelasnya.
Tetapi, dalam rapat raker dengan Komisi VIII DPR itu Kemenag akhirnya melunak. Menag Fachrul Razi menyetujui untuk membatalkan pemotongan dana BOS itu. Terlebih, dalam rapat itu diputuskan DPR menyetujui adanya penambahan anggaran Kemenag periode 2020 sebanyak Rp 3,8 triliun.
Dana tambahan tersebut digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di lingkungan Kemenag. Seperti untuk subsidi kuota internet bagi siswa, guru, dan dosen serta mahasiswa. Selain itu juga untuk bantuan langsung tunai bagi para guru pendidikan agama untuk semua agama. (der/fin)
