Infografis: Diskualifikasi Paslon Langgar Protokol Covid-19

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal menanggung tugas berat setelah munculnya pelanggaran di hampir seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota yang menggelar pendaftaran pasangan calon. Wacana diskualifikasi bagi paslon melanggar pun muncul, jika fakta-fakta ini akan terjadi.

DATA GUGUS TUGAS COVID-19:

Nyaris 1.000 orang meninggal akibat sebaran Covid-19 data ini didapat dari tim gugus tugas penanganan Covid-19 yang dirilis Minggu (6/9).

KEMENDAGRI MERESPON:

Meminta KPU menindak tegas bakal pasangan calon yang tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19. Sanksi tegas itu bisa berupa didiskualifikasi dari kontestasi Pilkada serentak 2020.

ANJURAN PATUHI PROTOKOL:

Protokol kesehatan bagi bapaslon, kata Bahtiar, sebetulnya sudah tercantum pada PKPU Nomor 6 tahun 2020. Dalam pasal 50 ayat 3 berbunyi pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua atau sekretaris partai politik pengusul bapaslon.

KETENTUAN LAIN:

Tertera dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran bakal pasangan calon harus memperhatikan protokol kesehatan. Dalam Pasal 50 ayat 3 PKPU Nomor 6 Tahun 2020, pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris partai politik pengusul dan atau bapaslon perseorangan.

DATA SATUAN TUGAS:

Tercatata pada Minggu (6/9) sampai pukul 12.00 WIB terdapat penambahan 3.444 pasien positif corona menjadikan akumulasi konfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 194.109 orang.

PENAMBAHAN DI ATAS RATA-RATA:

Angka itu menandakan terjadi penambahan kasus di atas 3.000 orang per atau tepatnya terjadi penambahan 3.622 orang tertular Covid-19 dalam satu hari.