Subsidi Pulsa Cair September

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan, bahwa bantuan subsidi kuota internet selama empat bulan mulai dicairkan pada bulan September hingga Desember 2020.

Siswa akan mendapat 35 GB per bulan, sedangkan guru akan mendapat 42 GB per bulan. Selain itu, perguruan tinggi juga mendapatkan bantuan dengan rincian mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berharap, kebijakan ini bisa menjadi jawaban atas kecemasan masyarakat dalam menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.

BACA JUGA:  MenkopUKM: Kemitraan Usaha Besar dan Koperasi Nelayan Agar Lebih Efisien dan Ekonomis

"Kami sedang mengakselerasi secepat mungkin agar bisa cair," kata Nadiem di Jakarta, (31/8).

Untuk subsidi kuota guru akan dibiayai melalui realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) yang diundur pelaksanaannya ke tahun 2021.

Kemendikbud juga memastikan, bahwa semua pelajar mendapatkan bantuan pulsa internet untuk belajar daring. Bahkan, bagi sejumlah sekolah di zona hijau yang telah menggelar pembelajaran tatap muka.

"Itu bagi semua siswa diberi, rencananya awal September," kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Jumeri.

BACA JUGA:  BPJS Kesehatan Tigaraksa Terus Beri Informasi Program JKN-KIS Hingga ke Pelosok

Terkait teknisnya, kata Jumeri, sekolah harus melakukan pendataan nomor telepon siswa untuk mendistribusikan subsidi pulsa internet. Nantinya, data tersebut dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Setiap peserta didik yang punya HP didaftarkan sekolah, dan sekolah sudah punya daftarnya. Karena setiap wali kelas punya grup Whatsapp, dari itu didata dimasukkan Dapodik," terangnya.

Jumeri menjelaskan, bahwa saat ini Dapodik sudah memiliki aplikasi yang bisa diisi oleh Kepala Sekolah. Termasuk, juga memasukan Nomer Induk Siswa Nasional (NISN) dan nama lengkap siswa.

BACA JUGA:  Tengku Zulkarnain: Di Negara Mayoritas Muslim Tidak Pernah Ada Pembakaran Injil

"Untuk kebenaran data yang dimasukkan, Kepala Sekolah harus menandatangani pakta intergritas. Kepala Sekolah menandatangani pakta integritas, data yang dimasukkan itu benar adanya dan di-upload ke Dapodik," jelasnya.

Adapun untuk penyalurannya, lanjut Jumeri nanti akan dilakukan oleh operator langsung ke nomor siswa yang sudah didaftarkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sekolah.

Namun, sebelumnya Pusat Data Teknologi dan Informasi Kemendikbud, bakal menyisir nomor-nomor siswa seusai dengan operator yang sudah bekerja sama.

"Memilah operator A, B, C, nanti setiap peserta didik nomor sesuai operator, setor ke operator untuk diisi pulsa data," tuturnya.

BACA JUGA:  Natalius Pigai: Pak Jokowi Sejak Anda Jadi Presiden Kami Selalu Dibantai, Salah Orang Papua Apa?

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti merespon positif bantuan pulsa yang diberikan Kemendikbud kepada pengajar dan peserta didik.

Politikus dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV ini berharap bantuan ini dapat meringankan beban guru dan peserta didik dalam membeli pulsa atau kuota data selama PJJ berlangsung.

“Kami berharap agar bantuan pulsa yang berasal dari APBN ini tepat sasaran serta dapat bermanfaat bagi guru dan peserta didik," kata Agustina.

Agar bantuan pulsa ini dapat sampai dan bermanfaat bagi guru serta peserta didik, Agustina mewanti-wanti agar pendistribusian pulsa dan kartu perdana yang dilakukan oleh Kemendikbud tepat sasaran.

"Jangan sampai dana yang berasal dari APBN tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggungjawab," ujarnya.

BACA JUGA:  Eks Pimpinan HTI Dipolisikan, Denny Siregar: Hajar, Selanjutnya Felix Siauw dan Bachtiar Nasir

Agustina juga mengingatkan, Kemendikbud agar dapat bermitra dengan operator telekomunikasi yang memiliki sistem yang baik, memiliki jangkauan yang tersebar luas, dan memiliki kualitas terjamin.