JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemeritah Daerah (Pemda) tidak lagi ragu mempercepat realisasi penyerapan belanja daerah. Sikap ragu itulah yang ternyata menimbulkan kelonggaran terhadap masuknya resesi dan tumpulnya roda ekonomi daerah.
Tak kalah penting, Mendagri juga menghimbau agar Pemda yang persentase realisasi belanja masih di bawah 30% untuk segera merealisasikan anggarannya. Fakta-fakta yang ada pun makin menohok setelah munculnya angka-angka minus.
Salah satunya realisasi pendapatan dan belanja daerah disebabkan oleh beberapa faktor tekanan akibat tingginya target. Belum lagi rendahnya pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi akibat dampak dari pandemi Covid-19 (Selengkapnya lihat grafis).
Sampai tingginya Pemda menetapkan target pendapatan tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki. ”Dan jelas dampaknya terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara dampak dari pandemik Covid-19,” ungkap Mendagri dalam Rakor melalui Video Conference yang membahas efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung B Lt.2 Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).
Permasalahan kedua yang muncul kepala daerah berhati-hati dalam melakukan belanja memperhatikan cashflow pendapatan, kurangnya ketersediaan dana akibat pengurangan dana transfer yang berimbas pada pendanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer. ”Pemda cenderung melakukan lelang di triwulan dua dan pihak ketiga cenderung menarik dana pembayaran kegiatan pengadaan pada akhir tahun,” ungkapnya.
Sehingga, Mendagri membuat beberapa strategi untuk membantu daerah agar dapat melakukan percepatan penyerapan pendapatan. Pertama melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat.
Kedua, melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah dan stakeholder terkait. Ketiga, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya optimalisasi kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. ”Termasuk meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD,” terangnya.
Mendagri menambahkan, untuk masalah rem atau penaganan kesehatan, Ketua Satgas Covid-19, Letjen Doni Monardo akan memaparkan sekaligus menyampaikan evaluasi dan arahan terkait dengan penanganan Covid. Kemudian untuk pemulihan ekonomi nasional, akan disampaikan juga oleh pejabat terkait. Misalnya akan diulas, data-data belanja. Khususnya belanja daerah yang banyak juga masih dibawah rata-rata nasional.
”Belanja ini belanja pemerintah menjadi instrumen yang paling penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, di tingkat pusat belanja pusat juga dievaluasi , dan Bapak Presiden meminta untuk kami selaku Mendagri dibawah arahan dari Bapak Menkopolhukam untuk melaksanakan evaluasi belanja daerah,” ujarnya.
Terkait dengan realisasi belanja diakuinya, sebagian ada yang bawah rata-rata nasional. Tentu, kementeriannya coba mengevaluasi ini. Berusaha mencari tahu melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri apa saja masalahnya, sehingga belanja belum terealisasi sesuai target. ”Salah satunya adalah kekhawatiran akan adanya masalah hukum,” terangnya.
Hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkominfo) Mahfud MD. Dalam kesempatan itu mantan Ketua MK itu menegaskan, pemulihan ekonomi harus seiring sejalan. Harus saling terkait. Dalam kontek itu pula, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 yang menitikkan pada dua hal. Pertama penanggulangan Covid-19 dan yang kedua pemulihan ekonomi nasional. ”Nah jadi disitu ada dua hal yang harus kita kerjakan bersama karena tidak mungkin kita tidak melakukan ini di dalam perkembangan sekarang ini,” kata dia.
Karena itu, kata Mahfud, di masa pandemik ini ada dua arah dalam kehidupan bernegara. Pertama, dalam kebijakan fokusnya tetap memerangi atau menanggulangi Covid-19 dengan sekuat-kuatnya. Yang kedua memulihkan secara pelan-pelan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dengan seluruh aspek kehidupan baik itu ekonomi, politik, agama atau sosial.
”Langkah lanjut dari itu maka keluarlah Perpres itu tadi, yang kemudian fokusnya ada dua, yaitu PC dan PEN. PC adalah penanggulangan Covid-19 dan PEN adalah pemulihan ekonomi nasional. Objektif saja dan tidak bisa disembunyikan,” jelasnya.
Mahfud menambahakan Indonesia sedang diambang resesi. ”Kalau secara logika ilmu dan kecenderungan metodologis yang ada, bulan September atau sesudah bulan September atau awal Oktober akhir, september kita itu akan memasuki apa yang dimaksud resesi ekonomi, tidak bisa terhindarkan,” ungkapnya.
Kondisi ini yang mengharuskan semua unsur pemerintahan harus bekerja keras di dalam dua cabang atau dua anak panah kebijakan pemerintah, yaitu PC dan PEN. Tapi kata Mahfud, jangan terlalu paranoid dengan resesi. Resesi itu adalah istilah teknis dari satu situasi. ”Resesi itu tidak sama dengan krisis. Resesi adalah suatu keadaan dimana suatu negara secara berturut-turut dalam dua kuartal, pertumbuhan ekonominya itu minus atau di bawah satu atau juga di bawah nol,” jelasnya.
