JAKARTA - Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melihat, bahwa harus ada upaya pembentukan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri untuk di masa depan.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengatakan, kurikulum yang sesuai kompetensi tersebut untuk menyambut perkembangan revolusi industri.
Menurutya, perkembangan revolusi industri akan membuat berbagai macam pekerjaan hilang. Pekerjaan yang hilang tersebut kemudian akan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru yang relevan dengan kondisi yang ada.
Selain itu, kata Nizam, dampak industri 4.0 berdasarkan survey dan analisis yang dilakukan McKinsey & Company, bahwa di Indonesia sepuluh tahun kedepan sekitar 23 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin.
BACA JUGA: Unggah Lagu Satu Nusa Satu Bangsa di AS, Niki Zefanya Kirim Pesan Penting
Kendati demikian, masih ada peluang terdapat 17-46 juta pekerjaan baru muncul dan 10 juta diantaranya belum pernah ada sebelumnya."Dalam 10 tahun kedepan hilang 23 juta pekerjaan, lalu muncul 17-46 juta pekerjaan baru dengan 10 juta diantaranya belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu penting untuk kita kaji bersama terkait pembentukan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri di masa depan," kata Nizam, dalam keterangannya, Senin (17/8).
Terkait hal ini, lanjut Nizam, perlu ditinjau kembali soal adanya broken link dalam rantai pendidikan yang ada saat ini. Konsep Kampus Merdeka diharapkan akan meminimalisir persoalan tersebut dengan basis student centered learning yang berfokus pada anak didik dengan garis tangannya masing-masing.
"Peserta didik akan dirancang menjadi seorang yang agile learner terhadap industri 4.0. Hal ini sejalan dengan konsep Merdeka Belajar yang berdikari, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu menentukan masa depannya sendiri," kata dia lagi.
Sementara itu, Kemendikbud juga tengah mendorong kawasan industri mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat ini, dari 98 kawasan industri baru, hanya ada dua yang bermitra dan membuka SMK. Kedua kawasan industri tersebut adalah MM 2100 dan Deltamas. Wikan pun mengungkapkan
"Coba bayangkan 98 kawasan industri punya satu SMK. Maka akan ada 98 SMK mitra industri. Saya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mendorong wacana tersebut segera bisa direalisasikan." kata Dirjen Pendidikan Vokasi (Diksi) Wikan Sakarinto.
Berdasarkan peraturan yang diterbitkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dari 100 persen lahan di kawasan industri, 70 persen digunakan untuk kegiatan industri dan 30 persen sisanya dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana atau fasilitas umum (fasum).
"Saat ini, Kemendikbud juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penyusunan regulasi yang menarik bagi industri," ujarnya.
"Kita revisi undang-undangnya, Kemendikbud akan komunikasi dengan industri dan Kemenperin, kita cari solusinya, dan roadshow akan terus dilakukan," pungkasnya. (der/fin)
