Angka ini mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan outlook anggaran PUPR pada 2020 yang hanya sebesar Rp75,6 triliun. Pun demikian dengan realisasi anggaran pada 2019 yang mencapai sebesar Rp100,6 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, adanya tambahan anggaran sebesar Rp34,23 triliun merupakan dari program-program TA 2020 yang direlaksasi, terutama bagi paket-paket kontraktual yang belum lelang dan program yang pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda.
Terlebih, pihaknya merelokasi anggaran sebanyak Rp44,59 triliun, sehingga DIPA Revisi 2020 Kementerian PUPR menjadi sebesar Rp75,63 triliun. Hal ini imbas penundaan sejumlah program dan pekerjaan kementerian akibat meluasnya dampak wabah pandemi covid-19.
"2020 ini Kementerian PUPR merelaksasi atau men-delay beberapa pekerjaan, bukan menunda atau membatalkan. Jadi yang tadinya single years dijadikan multiyears atau yang belum lelang kita jadikan prioritas di 2021," kata Basuki dalam pernyataanya, Sabtu (15/8).
Lalu pada pagu indikatif 2021, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp115,58 triliun. Alokasi anggaran tersebut sudah termasuk program dan pekerjaan kementerian yang ditunda dan dialihkan ke 2021.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Menteri Keuangan (Menkeu) pada 8 Agustus 2020, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran sebanyak Rp34,23 triliun. Sehingga total pagu anggaran Kementerian PUPR menjadi Rp149,81 triliun.
"Kami mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp34,23 triliun dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi," ujarnya.
Basuki memaparkan, secara keseluruhan pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun.
Di antaranya untuk pembangunan 47 bendungan (on-going dan baru), 24 embung, 25 ribu hektare lahan irigasi baru, 120 kilometer pengendali banjir, 20 kilometer pengaman pantai, prasarana air baku, rehabilitasi dan peningkatan 250 ribu hektare lahan irigasi serta revitalisasi lima danau.
Di bidang konektivitas sebesar Rp53,96 triliun di antaranya untuk pembangunan 831 kilometer jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 kilometer jalan bebas hambatan, serta peningkatan 1.279,5 kilometer jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.
Permukinam sebesar Rp26,56 triliun digunakan untuk pembangunan 2.012 liter/detik SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk 367.380 KK, 917 sekolah/gedung sarana dan prasarana pendidikan, sembilan gedung sarana dan prasarana olahraga (termasuk dukungan Piala Dunia U-20), 17 pasar, penataan 143 hektare permukiman kumuh dan KSPN.
Selanjutnya perumahan sebesar Rp8,09 triliun untuk pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, 111.200 unit rumah swadaya, dan 40 ribu unit prasarana dan sarana umum.
Terakhir untuk dukungan manajemen yang mencakup pembinaan konstruksi, pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur wilayah, Sekretariat Jenderal & Inspektorat Jenderal sebesar Rp2,65 triliun.
"Di sisi lain ada perubahan dan tambahan anggaran pada sumber pendanaan rupiah murni pendamping, pinjaman atau hibah luar negeri, dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dengan total Rp2,77 triliun," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementerian PUPR anggarannya naik pada 2021 menjadi Rp149,8 triliun. Bila dibandingkan pada 2019 adalah Rp100,6 trilin dan 2020 sebesar Rp75,6 triliun.
"Kementerian PUPR juaranya tahun depan," ujar Sri.
Sri menjelaskan, melonjaknya anggaran PUPR melonjak tajam dikarenakan kompensasi akan pemotongan anggaran di masa Covid-19 pada 2020. Maka dari itu, pada 2021 harus mengejar proyek-proyek yang tertunda.
"Oleh karena itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang memang mengalami penundaan akan dikejar tahun depan," pungkasnya. (der/fin)
