Soal Prioritas Penanganan Covid-19, Jangan Bikin Warga Bingung

TASIK – Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya dinilai ceroboh. Perekonomian dinilai tidak bisa menjadi prioritas di kala pandemi Covid-19.

Aktivis Islam dari Majelis Mujahidin Tasikmalaya, Ustaz Iri menilai kebijakan Disporabudpar sangat kontradiktif dengan misi utama Gugus Tugas. Karena di tengah pandemi ini prioritas utama adalah kesehatan masyarakat. “Kenapa dasar rekomendasi itu adalah soal perekonomian,” ujarnya kepada Radar Tasikmalaya (Fajar Indonesia Network Grup), Selasa (11/8).

Padahal, pemerintah sendiri yang menyebutkan bahwa wabah Covid-19 ini cukup berbahaya sampai harus membentuk tim Gugus Tugas. Namun di satu sisi Disporabudpar malah membuat masalah bisa lebih panjang. “Kalau besok-besok muncul lagi pasien baru, kapan selesainya pandemi ini,” terangnya.

Ustaz Iri mengakui bahwa ekonomi juga penting dalam kehidupan masyarakat. Namun finansial tidak akan ada artinya ketika masyarakat terserang virus. “Jangan sampai perut warga terisi tapi harus diisolasi,” ungkapnya.

Apalagi, pemerintah sudah mengalokasikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Tentunya, hal itu untuk membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini. “Terus bantuan yang kemarin sampai bikin warga ribut itu untuk apa, kalau ekonomi masih jadi prioritas utama,” katanya.

Jika memang perekonomian layak diprioritaskan, maka semua aktivitas usaha sudah harus diperbolehkan beroperasi. Termasuk dunia pendidikan yang juga mendorong roda ekonomi masyarakat. “Buka semua sektor, tinggal terapkan protokol kesehatan,” terangnya.

Menurut Ustaz Iri, pemerintah kota harus mengevaluasi strategi yang dilakukan dalam menghadapi wabah ini. Perlu ditentukan apa yang harus menjadi prioritas untuk diselamatkan. “Evaluasi lagi Gugus Tugas, misi utamanya itu pencegahan Covid-19 atau ekonomi,” pungkasnya.(rga)