Realisasi PEN Baru 21,9 Persen

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan sampai dengan Minggu pertama Agustus, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp151,25 triliun. Angka ini setara dengan 21.9 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp695,2 triliun.

"Hingga dengan Minggu pertama Agustus, total realisasi anggaran PEN adalah sebesar Rp151,25 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam video daring, kemarin (10/11).

Dari jumlah tersebut, lanjutnya merinci, anggaran tersebut digunakan untuk sektor kesehatan mencapai Rp7,1 triliun, perlindungan sosial Rp85,5 triliun, Sektor K/L dan pemda Rp8,6 triliun, dan dukungan UMKM sebesar Rp32,5 triliun. "Untuk pembiayaan koperasi belum ada kemajuan dan insentif usaha sudah direalisaikan sebesar Rp16,6 triliun," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyampaikan, bahwa pemerintah sudah memperpanjang program bantuan sosial (bansos) hingga Desember 2020. "Kalau dianggap adanya program sejak awal didesain tidak ada peningkatan, kita lakukan perubahan desian. Kita ingin maksimal dalam pemulihan ekonomi dan mempercepat birokrasinya," ujarnya.

Bendahara negara ini menambahkan, bahwa strategi percepatan belanja pemerintah dibagi dalam tiga pilar. Pilar pertama adalah akselerasi eksekusi program PEN. Salah satu penekanan yang dilakukan pemerintah dalam pilar pertama adalah mempercepat dan memperbaiki sasaran programexisting yang telah memiliki alokasi (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA.

Pilar kedua memperkuat konsumsi pemerintah yang salah satunya memperkuat belanja pegawai, belanja barang, dan relaksasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Terakhir, memperkuat konsumsi masyarakat salah satunya dengan mengakselerasi belanja bantuan sosial.

Ekonom senior Aviliani sebelumnya pernah menyaimpaikan, bahwa realisasi anggaran PEN belum optimal hingga Juni 2020 kemarin, berdampak pada pertumbuhan di kuartal mengalami kontraksi minus.

"Makanya pertumbuhan kita di kuartal ini negatif. Kenapa? Karena masih pakai sistem business as usual. Kondisi sekarang justru belanja pemerintah harus dioptimalkan, bukan dari sektor swasta," ujarnya.

Aviliani juga menyoroti pemerintah membentuk Komite Baru Penanganan Covid-19 dan PEN lewat Perpres Nomor 82 tahun 2020. "Hati-hati dengan komite ini, karena ini kan seolah tim panitia. Tapi, sifatnya jangka menengah panjang, bukan seperti komite Asian Games yang sementara," katanya.(din/fin)