Penjelasan yang dilontarkan Wapres tersebut untuk menanggi pernyataan Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Dia menanyakan wacana pemerintah membuka moratorium pemekaran daerah secara terbatas, khusus Provinsi Papua dan Papua Barat akan menimbulkan dikotomi.
"Karena permasalahan Kalimantan, khususnya wilayah perbatasan juga sama strategisnya dengan Papua. Jadi, kami usulkan agar pemekaran terbatas juga memasukkan Kalimantan, selain Papua dan Papua Barat," kata Nono.
Nono mengatakan bahwa wilayah perbatasan itu bukan lagi punggung, melainkan sudah menjadi wajah dan etalase negara ini.
"DPD sudah mengusulkan RUU Wilayah Perbatasan. Akan tetapi, kami dahulukan RUU Daerah Kepulauan pada masa bakti ini. Artinya, wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan juga merupakan isu strategis," tegasnya.
Untuk diketahui, pada 4 Oktober 2016 DPD mengadakan Konsolidasi Nasional dengan Kemendagri dan seluruh Kepala Daerah serta delegasi dari Calon DOB. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Pemerintah menerima usulan 173 DOB. Terdiri dari usulan 16 calon DOB Provinsi, 130 calon DOB kabupaten, dan 27 calon DOB kota.(gw/fin)
