Dongkrak Ekonomi, Belanja Rp800 T Per Kuartal

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomuan Airlanga Hartato menyebut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional perlu belanja anggaran sebesar Rp800 triliun per kuartal atau setiap tiga bulan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 minus 5,32 persen. "Dari segi ekonomi dibutuhkan per kuartal minimal Rp800 triliun yang dibelanjakan ke berbagai sektor," kata Airlangga dalam video daring, kemarin (5/8).

Kebutuhan tersebut, menurut Airlangga, untuk memenuhi belanja bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, baik tunai maupun nontunai yang bertujuan untuk mengangkat daya beli masyarakat yang lesu di tengah pandemi saat ini.

Namun Airlangga tidak mengatakan berapa proyeksi kenaikan pertumbuhan yang diharapkan oleh pemerintah dari asumsi kebutuhan belanja tersebut. Dia hanya bilang pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih baik pada kuartal II/2020. "Kita berada dalam bottom (bawah) di kuartal II, dan pertaruhan kita di kuartal III itu yang akan dikejar pemerintah," ujarnya.

BACA JUGA:  Denny Siregar ke Habib Rizieq: Kalau Cinta Indonesia Kenapa Kabur ke Arab?

Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin ekonomi nasional berada di level positif pada separuh kedua tahun ini. Caranya dengan mengucurkan belanja negara sebesar Rp1.375,7 triliun untuk periode semester II/2020.

Adapun total anggaran belanja yang sudah dianggarkan dalam APBN 2020, diharapkan terealisasi sepenuhnya di semester II/2020. Selain itu, juga bansos dalam perlindungan sosial di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jadi, total yang dianggarkan sebesar Rp203 triliun untuk tahun ini.

Dari anggaran tersebut, di semester II/2020 ini akan ada tambahan bansos senilai Rp70,6 triliun untuk empat program. Pertama, bansos produktif sebesar Rp30 triliun untuk 12 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kelas mikro dan ultra mikro.

Kedua, bansos pemberian beras sebanyak lima belas kilogram per kepala keluarga, untuk 10 juta penerima program keluarga harapan (PKH) dengan anggaran Rp4,6 triliun. Ketiga, bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp500.000 per penerima kartu sembako dengan anggaran mencapai Rp5 triliun.

Keempat, bansos berupa BLT sebesar Rp500.000 untuk 13 juta pegawai dengan pagu anggaran senilai Rp31 triliun. Ini diberikan untuk karyawan yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

"Diharapkan mereka juga ikut mendorong belanja pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi seperti diketahui pada kuartal II/2020 terjadi dampak yang sangat besar yaitu banyak belanja KL tidak bisa terealisir karena adanya PSBB dan WFH," katanya, kemarin (5/8).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan dalam pemulihan ekonomi dibutuhkan bantuan semua pihak terkait. “Ini tak terlepas dari dukungan Bank Indonesia untuk tahan defisit, otoritas jasa keuangan (OJK) untuk lakukan relaksasi, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” pungkasnya.

Bendahara negara ini memprediksi ekonomi nasional hingga akhir tahun 2020 berada di kisaran minus 0,4 persen sampai dengan 2,3 persen. (din/fin)