JAKARTA - Kebijakan yang harus Presiden Joko Widodo dan kabinet disaat dampak Covid-19 saat ini tidak hanya sebatas menggelontorkan stimulus guna meringankan beban masyarakat. Tapi berani merangsang menaikan menaikan daya beli masyarakat. Ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Pusat yang memastikan skenario pemulihan ekonomi berlanjut hingga 2021.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan beberapa langkang yang bisa dilakukan pemerintah untuk keluar dari ancama resesi yakni menurunkan harga BBM. ”Segera lakukan ini. Terlebih harga minyak dunia sudah makin turun akibat permintaan minyak dunia yang menurun akibat pelemahan ekonomi global. Resesi ekonomi melanda negara negara yang memiliki ekonomi yang besar dan kuat selama ini,” terang Arief kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Selasa (4/8).
Menurutnya, ini penting agar bisa menurunkan harga harga barang dan jasa. ”Langkah lainnya yakni menunda kenaikan BPJS Kesehatan dan talangi kekurangan Dana BPJS Kesehatan dengan Dana Penyelamatan ekonomi Nasional. Kami yakin pemerintah bisa melakukan hal ini,” jelasnya.
BACA JUGA: MenkopUKM Tegaskan Pemulihan Ekonomi Nasional Dimulai dari UMKM
Jika dua hal ini dilakukan segera, maka dampak positif yang timbul pertama membantu masyarakat ekonomi kelas menengah dan kecil. Kedua mendorong industri dan jasa kesehatan akan bertumbuh. ”Fakto ketiga yang harus dilakuan yakni buka lapangan kerja padat karya. Prioritaskan untuk korban PHK dengan mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah,” imbuhnya.Program Padat Karya di desa, lanjut Arief, bisa menampung arus balik masyarakat diperkotaan yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang kembali ke desa. ”Program Padat Karya di desa bisa diarahkan dengan program program optimalisasi industri pangan di desa dengan mengoptimalisasi lahan lahan tidur khusus di Pulau Jawa dan Sumatera milik negara dan perusahaan perusahaan yang selama ini tidak dimanfaatkan,” imbuhnya.
Beberapa faktor tersebut, terang Arief, penting untuk mengatasi ancaman krisis pangan di Indonesia akibat dampak Covid 19 yang juga melanda negara negara pengekspor pangan ke Indonesia, sehingga negara negara tersebut menghentikan ekspor pangan mereka ke Indonesia serta digunakan untuk kepentingan pangan nasional mereka.
BACA JUGA: Amien Rais dan Fadli Zon Satu Suara: Deklarasi KAMI Sangat Tepat dan Relevan
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan skenario pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah akan berlanjut hingga 2021. Airlangga dalam pidato kunci pada acara Rakernas BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, mengatakan skenario itu disiapkan karena pandemi diperkirakan belum pulih dalam waktu dekat.”Ya, di tahun 2021, kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” urainya.Ia menjelaskan upaya penanganan kesehatan dampak Covid-19 akan dilakukan bersamaan dengan program pemulihan ekonomi, mengingat keduanya berjalan saling beriringan. ”Pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19,” katanya.
Mantan Menteri Perindustrian ini juga menuturkan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021. ”Tentu saja kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal,” katanya.
BACA JUGA: Soal Anji Manji, Deddy Corbuzier: Ga Usah Selesaikan di Kepolisian
Selain itu, tambah Airlangga, pemberian bantuan sosial terus dilakukan hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Upaya lainnya adalah meningkatkan usaha dan industri padat karya hingga 2022 serta menjalankan program restrukturisasi kredit UMKM dan menempatkan dana maupun penjaminan kepada sektor riil. ”Pemerintah juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” ujar Airlangga.Pemerintah juga telah menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk penguatan modal kerja kepada UMKM maupun korporasi. Hingga saat ini, dana yang sudah disalurkan perbankan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur. ”Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada Rp11,5 triliun. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat,” katanya.
Secara keseluruhan, ia mengatakan program yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 bertujuan untuk menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian masyarakat. Menjaga kehidupan dilakukan dengan menekan virus, memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan, mencari obat, meningkatkan kapasitas sektor kesehatan, serta menyiapkan produksi dan distribusi vaksin. (fin/ful)
