"Tapi dengan dibukanya tempat karaoke, berarti pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan untuk pencegahan Covid-19," katanya.
Mulai beroperasinya tempat karaoke pun menuai banyak reaksi negatif di masyarakat yang membanding dengan sekolah yang tak kunjung dibuka. Menurut Dodo, hal itu sangat wajar karena nilai manfaat dari sekolah jauh lebih besar.
"Sudah jelas pendidikan lebih urgen dibandingkan karaoke, tidak salah jika masyarakat banyak yang kecewa," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam tidak keberatan dengan rekomendasi beroperasinya tempat karaoke. Namun, dia menyarankan kepala daerah dan pejabat-pejabat terkait mencoba menjadi konsumen supaya tahu kondisinya.
"Mungkin eksekutif tidak tahu bagaimana situasi di tempat karaoke, jadi menganggap aman," ujarnya.
Selain itu, sebelum rekomendasi untuk tempat karaoke dikeluarkan, sekolah harus lebih dulu diperhatikan. Supaya tidak menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi ketimbang pendidikan.
"Pemerintah jangan hanya memikirkan bisnis saja, pendidikan anak-anak harus lebih diprioritaskan," terangnya.
Jika bicara protokol kesehatan, kata Dede, sekolah lebih memungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, efeknya pun bisa mendongkrak kualitas SDM, ekonomi dan sosial.
"Murid itu kan bisa nurut kepada gurunya, beda dengan pengunjung karaoke," pungkasnya. (rga)
