JAKARTA - Kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) terus menjadi polemik di kalangan publik. Mundurnya tiga organisasi masyarakat (ormas) besar seakan menjadi jawaban, bahwa ada ketidakberesan dalam program tersebut.
Ya, dalam waktu bersamaan, tiga ormas besar yang sebelumnya masuk dalam POP dengan tegas menyatakan mundur dari program tersebut. Ketiga ormas itu diantaranya, Lembaga Pendidikan Maarif NU, PP Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Mundurnya tiga ormas besar tersebut menjadi cambukan besar bagi Kemendikbud. Karena dapat dikatakan, bahwa ketiga ormas ini merupakan organisasi yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan perkembangan pendidikan di Indonesia.
Sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap program tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim akhirnya meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI soal kisruh POP. Ia berharap, ketiga organisasi besar tersebut bersedia memberikan bimbingan dalam melaksanakan programnya.
Permintaan maaf Mendikbud, Nadiem Makarim ini diunggah melalui video berdurasi 2,36 menit di akun resmi Kementerian Pendidikan Selasa 28 Juli 2020.
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," kata Nadiem, seperti ditulis, Rabu (29/7).
Nadiem meluruskan, bahwa niat awal dari program ini adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan untuk selanjutnya menemukan inovasi yang dipelajari oleh pemerintah. Tujuan akhirnya, adalah agar program yang tepat bisa diterapkan dalam skala nasional.
"Itulah makna dari POP agar Kemendikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan. Hanya satu misi kami mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini," terangnya.
Nadiem juga mengapresiasi, sebesar-besarnya masukan dari pihak NU, Muhammadiyah, dan PGRI mengenai program organisasi penggerak. Menurutnya, ketiga organisasi ini telah berjasa di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.
"Tanpa pergerakan dari Sabang sampai Merauke yang dilakukan oleh organisasi besar ini, identitas budaya dan misi dunia pendidikan di Indonesia tidak akan terbentuk," tuturnya.
"Kami di Kemendikbud siap mendengar siap belajar," imbuhnya.
Nadiem juga menegaskan, Kemdikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putra Sampoerna Foundation bahwa tidak akan menggunakan anggaran pemerintah sepeser pun.
"Mereka akan mendanai aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah," ujarnya.
Nadiem berharap, penjelasan ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah. Selain itu hibah tersebut sekarang bisa dialihkan kepada organisai yang lebih membutuhkan.
Menanggapi itu, Ketua LP Ma’arif NU Arifin Junaidi pun mengapresiasi pernyataan tersebut. Menurutna, hal ini merupakan kejadian yang tidak biasa yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi.
