Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta, agar pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) agar dievaluasi. Menurutnya, kebijakan PJJ tak bisa dipukul rata ke semua daerah.
"Indonesia sangat beragam. Satu strategi tidak bisa dipakai untuk semua daerah dan untuk semua sekolah bahkan untuk setiap anak," kata Hetifah.
Hetifah mengungkapkan, bahwa sejau ini mendapati banyak keluhan dari para siswa, orang tua, maupun para tenaga pendidik. Kebanyakan keluhan muncul dari daerah-daerah terpencil atau tertinggal yang memiliki keterbatasan teknologi dan fasilitas untuk menunjang pembelajaran daring.
"Kemendikbud harus menyampaikan data mengenai peta perkembangan hasil evaluasi PJJ yang sudah berlangsung," ujarnya.
Selain itu, kata Hetifah, masih banyak guru yang belum menguasai teknologi untuk memberikan pembelajaran jarak jauh.
"Tidak semua guru melek teknologi, tidak semua murid punya hp, tidak semua orang tua mampu mendampingi, tidak semua tempat memiliki koneksi Internet memadai. Ini semua harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan," pungkasnya. (der/fin)
