Meski Satu Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan

Hendra juga mengatakan terdapat temuan mengenai kepatuhan di laporan keuangan Bakamla. ”Temuan kepatuhannya itu sekitar Rp150-an miliar. Sementara ambang batasnya hanya boleh Rp5 miliar. Jadi sudah terlalu jauh angkanya. Kemudian juga ada hal-hal yang terkait aspek-aspek dimana BPK, pemeriksa, tidak bisa mengakses atau tidak mendapat informasi yang cukup terhadap temuan-temuan,” ujarnya.

Hendra meminta bantuan BPKP karena aparat pengawasan intern pemerintah itu memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk membenahi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ada di Bakamla. ”Harapannya nanti dengan dibantu BPKP, opini disclaimer tidak ditemukan lagi. Sehingga opini pemerintah, LKPP secara keseluruhan, bisa mendapatkan opini yang baik, opini yang terbaik yaitu WTP,” ujarnya. (fin/ful)