TASIK – Ketua FPI Kota Tasikmalaya Ustaz Muhamad Yanyan Albayani SKomI, MPd miris dengan banyaknya PSK dan peredaran minuman keras di Kota Tasik. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dan penanganan maksiat oleh pemerintah di Kota Santri ini.
"Itu buktinya lemahnya pengawasan," ujar Ustaz Yanyan kepada Radar Tasikmalaya (Fajar Indonesia Network Grup), Sabtu (4/7/2020).
Pemerintah pun saat ini dituntut untuk tetap melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang memang sering dijadikan tempat maksiat. Di samping pengawasan Covid-19. "Pemberantasan dan pengawasan maksiat ini jangan dikesampingkan," kata Ustaz Yanyan.
Ustaz Yanyan mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberantas kemaksiatan. Termasuk memberantas peredaran minuman keras.
"Karena saya yakin turunnya bencana itu karena menjamurnya kemaksiatan. Mari kita sama-sama berantas kemaksiatan itu agar bencana tidak turun," ajak Ustaz Yanyan.
Berdasarkan hasil investigasi Laskar FPI, pelacuran di Kota Tasikmalaya masih cukup tinggi, baik di hotel maupun kos dan warung remang-remang.
"Ini sangat memerlukan ketegasan dari pemangku kebijakan," kata Ustaz Yanyan.
Bentuk ketidaktegasan pemerintah, kata Ustaz Yanyan, yaitu pemerintah tidak mampu menutup beberapa hotel di Kota Tasikmalaya yang sudah kedapatan dipakai pelacuran.
“Seharusnya hotel-hotel yang nakal ditutup saja. Cabut saja izinnya sehingga tidak beroperasi kembali, karena itu sudah terjadi terus menerus," tegasnya.
Ustaz Yanyan mengaku miris dengan fenomena pelacuran di Kota Tasikmalaya. Di sepanjang jalur eks Terminal Cilembang setiap malam para PSK berjajar menunggu pria hidung belang.
"Itu setiap malam terjadi dan tampak," geramnya.
Menurut dia, bila kemaksiatan dibiarkan terus dan merajalela, maka pihaknya akan mengerahkan Laskar FPI untuk memberantasnya.
"Pemberantasan kemaksiatan apalagi di masa pandemi Covid-19 harus melibatkan semua unsur, baik pemerintah, kepolisian maupun ulama," tutur Ustaz Yanyan.
Nantinya, kata Ustaz Yanyan, pemberantasan kemaksiatan itu disesuaikan dengan peranan masing-masing: kepolisian, Pol PP, TNI melakukan penangkapan, ulama memberikan pembinaan dan pemerintah memberikan pelatihan. "Karena pembinaannya harus berkelanjutan agar para penyedia seks itu tidak kembali lagi," ujarnya.
Dalam wawancara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya kontinyu melaksanakan razia cipta kondisi. Jadi jangan hanya saat ada laporan dari masyarakat, mereka baru bergerak.
