TIGARAKSA – Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah memasuki tahun ketujuh. Tentunya dukungan pemangku kepentingan sangatlah penting dalam perjalanan Program JKN-KIS ini, di antaranya Pemerintah dan peserta JKN-KIS. Sampai dengan 31 Januari 2020, sudah 223,2 juta yang menjadi peserta JKN-KIS.
Kepesertaan Program JKN-KIS terbagi menjadi dua, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non PBI. Untuk pembiayaan iuran PBI pun dibagi lagi menjadi dua, ada yang bersumber dari APBN ada yang bersumber dari APBD. Amprah bin Umar (75) merupakan salah satu dari 96,6 juta jiwa yang iuran JKN-KIS-nya dibayarkan oleh Pemerintah melalui APBN.
“Alhamdulillah, dengan adanya Program JKN-KIS yang diusung oleh Pemerintah, saya merasa sangat terbantu. Dengan segmen kepesertaan saya sebagai peserta PBI APBN, saya nggak harus bayar iuran tiap bulannya. Saya juga bingung uang dari mana kalau harus bayar iuran sendiri tiap bulan,” ungkap Amprah ketika ditemui di Puskesmas Sukawali, Kamis (06/02).
Sehari-harinya, Amprah adalah seorang buruh tani yang penghasilannya tak menentu. Ia menceritakan tahun lalu saat musim kemarau, sawahnya kekeringan. Lalu, awal tahun 2020 bibit padi yang baru mau ditanam terendam banjir. Itulah mengapa ia hanya bisa fokus untuk membiayai kehidupan sehari-hari.
“Saya baru pakai kartu saya dua kali di Posyandu dekat rumah. Selama di Posyandu, nggak ada biaya yang bayar sendiri, baik dokter atau obatnya. Pelayanannya juga selalu baik,” ucap warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji ini.
Selama perbincangan dengan tim Jamkesnews, Amprah tak henti-hentinya mengucapkan kata syukur dan terima kasih kepada Pemerintah dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, jika tidak ada Program JKN-KIS yang iurannya dibayarkan Pemerintah ini, mungkin akan banyak masyarakat kecil yang ketika sakit hanya akan dibiarkan sampai parah atau bahkan pasrah menunggu ajal menjemput karena ketidakmampuan membayar biaya pengobatan.
“Pokoknya mah harapan saya Program JKN-KIS yang iurannya dibayar Pemerintah ini jangan sampai dihilangkan. Justru harus bisa dinikmati juga oleh seluruh masyarakat yang nggak mampu biar kalau sakit nggak tambah sakit karena memikirkan masalah biaya. Sekali lagi saya mau sampaikan terima kasih kepada Pemerintah dan BPJS Kesehatan,” tutup Amprah sambil mengacungkan jempolnya.
(Adv/Mul/Fin)
