TAWANG - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang sekolah gratis untuk SMK dan SMA Negeri menuai reaksi di daerah. Keberatan disampaikan para tenaga pendidik madrasah yang menilai adanya diskriminasi terhadap lembaga pendidikan.
Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya Asep Rizal Asyarie mengatakan program sekolah gratis itu hanya di peruntukan untuk negeri yang hanya berlaku bagi SMK dan SMA. Sementara Aliyah negeri SMK dan SMA swasta tidak. "Jangan ada diskriminasi. SMK, MA dan SMA swasta rata-rata di pesantren adanya, tolong kebijakan ini ditimbang lagi," kata Asep kepada Radar, Senin (22/6).
Menurutnya, justru sekolah swasta yang harus dibantu. Didorong supaya mampu memberikan pendidikan yang mumpuni dalam mencerdaskan anak bangsa. Apalagi kala itu, Gubernur Jawa Barat pernah menjanjikan bahwa guru honorer madrasah non tunjangan akan diberikan bantuan.
"Kami tagih janji kampanyenya itu. Dulu janji begitu sekarang malah gratiskan sekolah negeri," keluhnya seperti dikutip dari Radar Tasikmalaya (Fajar Indonesia Networ Grup).
Pihaknya berencana menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Tasikmalaya Hari ini (23/6). Wakil rakyat diminta untuk bersama-sama menyampaikan terhadap pemerintah provinsi untuk mempertimbangkan kebijakan itu. "Kami akan datangi DPRD menyampaikan dan meminta dukungan atas reaksi dari kebijakan tersebut," ujar dia.
Termasuk, lanjut Asep, DPD PGM Kota Tasikmalaya pun menagih rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Madrasah yang sudah disampaikan sejak lama. "Kami juga sekaligus menanyakan sejauhmana progres Raperda Madrasah," ucapnya. (igi)
