Rencana Sri Mulyani Mau Reformasi Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyapaikan terjadi kesalahan pengelolaan anggaran belanja untuk kementerian/lembaga (k/l) sehingga menjadi tidak efisien.

Bendahara negara ini mencontohkan, k/l sering meminta anggaran belanja barang untuk membangun infrastruktur. Setelah jadi, pihak pemerintah daerah (pemda) belum tentu mau menerimanya, alasannya pemda tidak meminta barang/proyek sehingga dianggap merupakan kewajiban pemerintah pusat.

"Kasus seperti ini sering muncul. Sudah jadi mau diserahkan kepada pemdanya, terus dibilang saya tidak butuh infrastruktur itu. Sebab program pusat," katanya di Jakarta, Selasa (23/6).

Oleh karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berencana akan melakukan reformasi penyusunan anggaran yang lebih baik ke depannya.

Nantinya, reformasi penyusunan anggaran belanja akan dilakukan secara tahun jamak (multiyears) untuk belanja modal.

"Agar proyek-proyek seperti jalan irigasi, jaringan, itu tidak mandat atau jadi mangkrak kita minta kepada k/l melakukan dalam bentuk di multiyears. Artinya, proyek bisa di-streach yang tadinya 12 bula bisa menjadi 24 bulan," pungkasnya.(din/fin)