New Normal Pendidikan Harus Hati-hati

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Pemerintah harus memperhatikan pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pelayanan pendidikan selama penerapan new normal.

Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi berharap agar keselamatan dan kesehatan peserta didik dalam penerapan new normal diprioritaskan oleh Pemerintah.

"Pelaksanaan new normal di dunia pendidikan memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Pelaksanaannya hanya dimungkinkan setelah mendengar dan menghimpun berbagai masukan dari para ahli kesehatan dan pendidikan," kata Unifah, dalam keterangannya, Senin (2/6).

Untuk itu PGRI menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu merancang standar kurikulum minimum, proses pembelajaran dan penilaian, serta pemberian tugas.

BACA JUGA: 2.274 UMKM Terdampak Covid-19, Bakal Terima Bantuan Modal

"Hal ini penting sehingga pembelajaran bermakna dapat berlangsung dengan beban kurikulum minimal," ujarnya.

Unifah menambahkan, bahwa pelaksanaan new normal dunia pendidikan perlu mendapatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Khususnya, terkait sarana prasarana kesehatan dan dukungan orang tua untuk memastikan anak-anak tetap memathui pelaksanaan protokol kesehatan.

"Khusus untuk dunia pendidikan, kami memandang perlu kecermatan dan kehati-hatian yang tinggi dalam mempersiapkan memasuki kehidupan new normal," imbuhnya.

Dalam survei yang dilakukan PGRI kepada orang tua, guru dan peserta didik di 34 provinsi, hasilnya sebanyak 85,5 persen orang tua khawatir jika sekolah dibuka kembali.

PGRI melakukan survei kepada 61.913 orang tua, 19,296 guru, dan 64.386 peserta didik. Survei disebar melalui jaringan organisasi di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Hanya 14,5 persen orang tua yang tidak khawatir jika putra putrinya kembali ke sekolah," ungkapnya.

Berdasarkan survei tersebut pula, sebanyak 72,2 persen orang tua dan sisanya 27,8 persen tidak setuju. Mereka juga menyatakan, siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan baik sebanyak 68,5 persen dan 31,5 persen menyatakan belum baik.

BACA JUGA: Penderita Corona di Dunia Tembus Enam Juta Lebih

"Mayoritas orang tua nampaknya tetap menghendaki pembelajaran dilanjutkan dengan cara dalam jaringan (daring). Orang tua merasa khawatir apabila sekolah dibuka kembali di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum memperlihatkan penurunan signifikan," tuturnya.

Sedangkan kesiapan guru dalam menghadapi new normal adalah 53,5 persen menyatakan siap, sisanya 46,5 persen menyatakan belum siap. Di sisi lain, terkait perpanjangan PJJ hingga akhir Desember 2020, sebanyak 42,6 persen siswa menyatakan setuju sementara 57,4 persen manyatakan tidak setuju.

Sementara kesiapan guru dalam menghadapi new normal adalah 53,5 persen menyatakan siap, sisanya 46,5 persen menyatakan belum siap. Di sisi lain, terkait perpanjangan PJJ hingga akhir Desember 2020, sebanyak 42,6 persen siswa menyatakan setuju sementara 57,4 persen manyatakan tidak setuju.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menolak pembelajaran tatap muka dilakukan selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia, meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat.

BACA JUGA: Pemerintah Pusat dan Daerah Siap Bersinergi Sukseskan Pilkada Serentak 2020

"Memang ada sekolah, terutama sekolah swasta atau mantan sekolah unggulan yang mampu menjalankannya dengan baik, tapi itu tidak layak jadi alasan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan," kata Ramli.

Menurut Ramli, new normal di bidang pendidikan dapat diterapkan jika new normal di luar dunia pendidikan sudah sukses dijalankan.

"Kami meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tegas soal pembelajaran tatap muka selama masa pandemi," tegasnya.