Setimulus Petani dan Nelayan Dibandrol Rp34 Triliun

JAKARTA - Pemerintah Pusat telah menyiapkan stimulus Rp34 triliun untuk merelaksasi pembayaran cicilan dan juga mensubsidi bunga kredit bagi petani dan nelayan. Pemberian insentif ini dilakukan untuk meringankan biaya produksi bagi petani dan nelayan selama masa pandemi Covid-19.

”Kita sudah putuskan, sudah berjalan, pemerintah telah menyiapkan Rp34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) Insentif Bagi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/5).

Insentif fiskal dari pemerintah ini akan disalurkan melalui program Kredit Usaha Rakyat, PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar), Kredit Ultra Mikro Pegadaian, dan juga program di perusahaan pembiayaan lainnya.

BACA JUGA: Kemendagri Minta Pemda Dukung dan Bantu KPU Persiapkan Pilkada 2020

Selain itu, kata Presiden Jokowi, terdapat penundaan angsuran dan pemberian subsidi melalui program di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPM UKP), Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), ataupun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pertanian (Kementan).

Sedangkan stimulus dari instrumen non-fiskal, pemerintah akan menjamin kelancaran rantai pasok dengan ketersediaan bibit, pupuk dan alat produksi bagi petani dan nelayan. ”Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk alat-alat produksi,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Presiden, Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan, pemerintah menjamin produk-produk dari nelayan akan diprioritaskan untuk masuk dalam warung pembayaran elektronik yang menyediakan bahan pokok bersubsidi (e-Warong).

Dengan bantuan rantai pasok itu, maka dapat meningkatkan penjualan produk nelayan di tengah situasi pandemi Covid-19. ”Jika ada para nelayan, koperasi nelayan, atau apapun bentuknya dari nelayan, yang ingin berpartisipasi dalam program ini, kita sediakan karpet merah, teknis pelaksanaan harus dikoordinasikan lagi karena mencakup program yang luas dan jumlah yang banyak,” kata Juliari.

BACA JUGA: New Normal, Harus Lebih Tegas Ikuti Protokol Covid-19

Bantuan dalam segi rantai pasok tersebut diharapkan dapat melengkapi berbagai stimulus yang akan diberikan pemerintah kepada nelayan, dan juga petani. Julari akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk meningkatkan pasokan dari produk nelayan untuk masuk ke e-Warong.

Beberapa stimulus lainnya bagi nelayan dari pemerintah adalah bantuan sosial baik berbentuk tunai maupun sembako dan juga relaksasi pembayaran cicilan kredit. Untuk bansos, Presiden telah meminta Kemensos dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan sebanyak satu juta nelayan dan juga petambak menjadi penerima bantuan sosial pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19.

Juliari menambahkan, segera memverifikasi data dari total 1 juta nelayan tersebut yang belum mendapatkan bansos. Dia berjanji akan mengupayakan agar sebanyak 1 juta nelayan tersebut menjadi penerima bansos secara reguler, tidak hanya penerima bansos saat pandemi Covid-19. ”Bahkan saya mengatakan dapat bansos yang reguler sampai naik kelas jadi warga yang sejahtera,” ujarnya.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat total 10,825 juta nelayan dan juga petani yang menjadi penerima bansos. ”Kami akan usulkan dengan persetujuan Menteri Pertanian dan Menteri KKP apabila dari 2,7 juta (petani) dan 1,1 juta nelayan ini layak diberikan bansos, kita berikan saja program bansos reguler,” ujarnya.

Terpisah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong agar stimulus fiskal yang digelontorkan untuk penanganan dampak Covid-19 juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon.

BACA JUGA: Jadi Korban Perompakan, Kapal Asal Australia Terdampar di Perairan Tuba

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam dalam seminar virtual mengatakan, dengan mendukung pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga sekaligus mendatangkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang berbasis ramah lingkungan. ”Tentunya bagaimana stimulus paket ekonomi bisa diredesain untuk memicu pertumbuhan ekonomi lebih hijau ke depan,” jelasnya.

Medrilzam memberikan contoh ketika Bappenas menyalurkan stimulus senilai Rp2 miliar untuk rehabilitasi mangrove di lahan bekas tambang timah yang tidak disebutkan lokasinya menjadi kawasan ekowisata. Dengan anggaran tersebut, kawasan ekowisata itu memberikan manfaat ekonomi sebesar Rp50-65 juta per bulan bagi pengelola dan menarik Rp22 miliar investasi.

Dari sisi lingkungan, lanjut dia, seluas 50 hektare direhabilitasi menjadi hutan mangrove yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca. Tak hanya itu, ekowisata itu memberikan lapangan pekerjaan kepada warga lokal yang dulunya merupakan penambang timah. ”Harapan kami ke depan berbagai kebijakan kalau bisa diarahkan lebih tepat lagi,” katanya. (fin/ful)