Diduga Disunat, Polisi Diminta Usut Dana Bansos

PANGKEP - Sejumlah kelurahan di Pangkep diindikasikan terjadi penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos). Diduga salah sasaran dan dipotong.

Staf Khusus Pemkab Pangkep, Muh Arsyad Yunus mengaku telah menerima sejumlah keluhan masyarakat dari beberapa wilayah di Kecamatan Pangkajene. Penyaluran bansos diduga banyak tidak tepat sasaran. "Ada yang tidak dapat bansos padahal mereka layak menerima. Bahkan ada juga yang memotong bantuan warga," bebernya, Rabu, 27 Mei.

Dia menegaskan, penyalahgunaan bansos mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi. Bisa dilakukan pemeriksaan langsung oleh aparat yang berwajib.

"Itu yang perlu dipertegas, inspektorat, polisi, dan kejaksaan mesti mengusut itu," tegasnya.

Pria yang akrab disapa May itu menyebut, penyalahgunaan dana bansos tersebut akan ditelusuri melalui pansus di DPRD Pangkep. Namun dia menolak usulan tersebut, sebab ada indikasi politik jika ditangani di DPRD. "Jangan dibawa ke pansus," jelasnya.

Adapun sejumlah daerah yang disebut bermasalah bansosnya yaitu Kelurahan Anrong Appaka, Kelurahan Tumampua, dan Kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene. Semuanya berada di wilayah kota.

Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid juga geram dengan adanya oknum yang mempermainkan bansos. Pihaknya mengaku akan tegas terhadap oknum yang bermain itu.

"Kalau terbukti bersalah ada permainan data kita akan mutasi. Inspektorat juga saya sudah minta untuk diperiksa yang bermasalah ini," tegasnya.

Sementara di Kota Parepare, tak sedikit pedagang asongan mulai geram atas ketidakbecusan dinas sosial Parepare dalam menyalurkan bantuan. Khususnya pedagang yang kerap berjualan di Pelabuhan Nusantara Parepare.

Dari data yang dihimpun, ada sekitar 350 pedagang yang kerap mangkal di pelabuhan dan rupanya hanya 93 diantaranya yang terima. "Itu temanku dapat bantuan beras dari Dinsos. Kami sekeluarga tidak," sesal Rahmat.

Apa yang dikatakan Rahmat diamini oleh Mawar selaku Koordinator Pedagang Pelabuhan. Mawar mengatakan, malah ada pedagang yang terdaftar penerima BST, tetapi setelah dia cek tidak pernah dapat. "Saya sudah pegang datanya. Kami ada tiga pedagang penerima BST. Tetapi, rupanya juga tak diberi bantuan," sesalnya.

Kadis Sosial Parepare, Hasan Ginca mengakui, memang sejauh ini data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tidak akurat. Malah ada yang sudah meninggal tetapi dapat bantuan. "Ia memang saat ini masih pakai data lama," ujarnya. (fit-sua/dir)