Tiga Kendala Penyaluran Bansos

JAKARTA - Pemerintah mengakui banyak kendala dalam upaya penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak COVID-19. Namun yang utamanya ada tiga kendala.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan ada sejumlah masalah dalam penyaluran bansos tunai dan bantuan langsung tunai (BLT). Masalah tersebut yaitu, ketersediaan dana, data penerima, dan terakhir terkait delevery system.

"Presiden menginstruksikan ke Menko PMK, Mensos dan Mendes untuk mempercepat penyaluran bansos. Kami sudah menelaah, ada 3 masalah yang harus diurai dan sudah diurai," ujar Muhadjir usai Rapat Terbatas dengan Presiden di Jakarta, Selasa (19/5).

Diuraikannya, persoalan pertama, yakni ketersediaan dana yang akan disalurkan. Menurutnya, untuk persoalan ketersediaan dana di Kementerian Sosial tidak ada masalah. Sebab dananya sudah ada di Kemensos.

BACA JUGA: Sharing Terkait Penanganan Covid-19, Mendagri Pantau PSBB di Bogor

Uang tersebut juga sudah dialihkan ke akun PT Pos yang akan menyalurkan dana ke keluarga penerima manfaat sehingga memotong prosedur.

"Selama ini PT Pos ke Ditjen terkait, sekarang siap disalurkan, pertanggungjawabannya belakangan," katanya.

Namun, dana desa yang disalurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi justru yang masih memiliki kendala. Dia mengatakan terdapat 53.156 desa yang sudah menerima dana atau 79 persen, sedangkan sisanya 21.797 belum menerima dana.

Dari 53.156 desa yang sudah menerima dana, baru 12.829 desa yang sudah menyalurkan dananya kepada keluarga penerima manfaat.

"Selisih yang belum menyalurkan dana itu yang akan kita kejar, kita potong prosedurnya. Sehingga mudah-mudahan menjelang dan awal hari raya, bisa disalurkan secepat mungkin," ujarnya.

BACA JUGA: Saudi Klaim Tingkat Kematian Akibat Corona Terendah

Dilanjutkan Muhadjir, untuk persoalan kedua, adalah data penerima bansos. Penyaluran Bansos dari Kemensos berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kini dana tersebut juga harus disalurkan ke non-DTKS, maka dilakukan penghimpunan data dari RT/RW.

"Persoalan menjadi rumit lantaran penghimpunan data memerlukan penanganan khusus," katanya.

Sementara persoalan ketiga, yakni terkait delivery system. Menurut Muhadjir, data penerima bantuan yang dihimpun RT/RW harus diverifikasi di tingkat kabupaten/kota, sehingga menyebabkan prosedur berbelit.

"Akhirnya pemerintah menyepakati data RT/RW tidak perlu diverifikasi di kabupaten/kota, setidaknya pada pembagian putaran pertama," katanya.

Namun, untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial, Presiden menginstruksikan agar dilakukan pengawalan.

"Pengawalan dilalukan oleh Babinsa serta Bhabinkamtibmas," ucapnya.

Sementara Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkap penyebab lambatnya penyaluran bansos karena adanya keterlambatan data penerima dari daerah.

BACA JUGA: Rapid Tes Dua Pedagang di Tanjabtim Positif

"Di awal memang terjadi kelambatan data dari daerah, karena banyak data dari kabupaten/kota tidak mewakili data dari desa/kelurahan. Jadi, banyak data yang sudah diserahkan kabupaten/kota ke kami tapi ditarik kembali karena ada desa/kelurahan keberatan dengan data itu, karena datanya berbeda," katanya secara terpisah.

Dijelaskannya, Pemerintah telah meluncurkan sejumlah program bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, di antaranya adalah Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, namun penyaluran bansos tunai masih sekitar 25 persen dan BLT desa kurang dari 15 persen dari total bantuan.