Pemerintah Tak Serius Urus Gula

JAKARTA - Pemerintah dinilai tak serius mengurus langka dan melonjaknya harga gula. Bahkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkesan diam dan tak berbuat apa-apa.

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta agar pemerintah betul-betul serius menuntaskan berbagai persoalan terkait komoditas gula pasir yang merugikan rakyat. Harga tinggi dan stok yang langka.

"Saya minta persoalan pangan, terutama gula ini, pemerintah serius mengurusinya untuk kepentingan rakyat. Jangan ada tebang pilih jika ditemukan penyelewengan. Dan tuntutan janji akan ketersediaan stok pangan serta harga pangan yang terkendali mesti dapat direalisasikan," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5).

Menurutnya, yang harus dilakukan Pemerintah, pertama adalah mengusut tuntas terkait ketersediaan gula yang masih tersendat di berbagai daerah.

"Apakah karena kendala distribusi atau permainan spekulan?," katanya.

Hal kedua yang harus dilakukan, yaitu tindakan nyata para pelaku spekulan gula bila ditemukan menimbun yang mempermainkan stok di pasar.

"Harus pula ada solusi peningkatan produksi dalam negeri akan gula pasir dengan perbaikan pola mitra dengan petani maupun perbaikan pabrik," terang politisi PKS ini.

Terpisah anggota Komisi VI DPR Mufti Anam, menyoroti kinerja Kemendag yang hingga saat ini tak mampu menurunkan harga gula dan ketersediaan stok di pasaran.

”Kementerian Perdagangan, khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, bagaimana ini kerjanya? Harga kok enggak turun-turun? Bahkan kemarin-kemarin awet Rp17.500 per kilogram. Ini memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku telah mengecek ke berbagai pasar tradisional dan harga gula pasir masih tembus kisaran Rp16.500 per kilogram dan di pasar modern Rp15.000 per kilogram.

Sementara berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 16 Mei 2020 harga gula pasir masih tinggi. Di Jawa Timur, tembus Rp16.350 per kilogram. Di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sejumlah provinsi lain, tembus Rp17.000 per kilogram.

”Kita bisa hitung berapa keuntungan yang diambil oleh para pemain gula, justru di saat masyarakat kesulitan ekonomi,” ujarnya.

Dia menilai ada dua penyebab harga gula terus membubung tinggi sejak awal tahun. Pertama, tiadanya analisis manajemen stok yang baik dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag yang mempunyai tugas stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.

”Akibat analisis stok yang tidak cermat, pemegang kebijakan lamban mencari solusi. Saat stok tidak ada, baru bingung. Harga sudah kelewat naik, baru lakukan langkah A, B, C, termasuk impor. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas bawang,” ujarnya.

Dikatanya momentum impor Kemendag terlambat, sekaligus menunjukkan minimnya kemampuan analisis manajemen stok, termasuk semestinya sejak awal tahun sudah mendeteksi perubahan peta perdagangan internasional setelah wabah COVID-19 muncul di China.