JAKARTA - Pemerintah sudah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu tujuannya mencegah masyarakat mudik. Namun, hal itu tidak mempengaruhi keinginan sebagian rakyat untuk bisa lebaran di kampung halaman. Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang) Kementerian Perhubungan.
“Dari hasil survei tersebut diketahui sebagian masyarakat akan tetap bersikeras mudik. Meskipun pemerintah melakukan intervensi dengan berbagai kebijakan atau keputusan tidak mudik. Sehingga diperlukan upaya untuk mengantisipasinya,” kata Kepala Balitbang Kemenhub Umiyatun Hayati Triastuti di Jakarta, Sabtu (16/5).
Dia menyebutkan pihaknya telah melakukan lima kali survei dengan cara daring dan home interview. Di mana hasil survei online kedua diperoleh potensi awal pemudik 56 persen tidak mudik, tujuh persen sudah mudik dan 37 persen akan mudik. “Tujuh persen ini seperti mahasiswa, anak-anak kos yang sudah mudik duluan atau orang yang sudah work from home," ujarnya.
Setelah adanya intervensi kuesioner kebijakan imbauan tidak mudik, potensi berubah menjadi 80 persen tidak mudik dan 13 persen bersikeras untuk mudik. Hasil survei home interview kedua diperoleh potensi respons awal pemudik 68 persen tidak mudik dan 24 persen akan mudik. “24 persen ini mereka yang masih mengupayakan lewat jalan tikus . Atau ada asisten rumah tangga yang merengek pulang karena diancam keluarganya di kampung,” paparnya.
Umiyatun menerangkan pihaknya terus memantau dan mengevaluasi data-data di lapangan yang sangat dinamis. Selain itu, arus balik juga perlu diantisipasi dengan adanya manajemen lalu lintas. Seperti lawan arus (contra flow), atau satu arah (one way) jika diperlukan. Juga memperketat pengawasan dan pengendalian transportasi, serta melakukan tes COVID-19 bagi pada masyarakat yang melakukan perjalanan balik.
Pemerintah pusat telah menyiapkan strategi, yakni mengkoordinasikan seluruh perangkat keamanan pemerintah daerah guna pengamanan akses keluar masuk wilayah zona merah. Kemudian, menetapkan regulasi atau petunjuk teknis pembatsan lalu lintas dan pengamanan sarana dan prasarana transportasi serta bekerja sama dengan pemda dalam menyusun strategi stimulus bagi angkutan transportasi yang masih beroperasi secara terbatas.
Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono menyebutkan keberadaan personel di seluruh check point penjagaan akan diperkuat. Tujuannya mengantisipasi masih adanya masyarakat yang nekad melakukan perjalanan mudik. "Dalam 1-2 hari ini ada peningkatan sedikit untuk yang ingin mudik. Tetapi tidak signifikan. Karena itu, kita pertebal di check-check point'ini untuk melakukan pengecekan bagi masyararakat yang akan mudik," tegas Istiono.
Dia menyebutkan sampai saat ini sudah ada sekitar 45 ribu kendaraan pemudik yang diminta putar balik. Mayoritas kendaraan pribadi. Istiono mengakui banyak cara digunakan masyarakat agar bisa mudik. Mulai mencari jalan tikus hingga alih-alih membawa surat tugas. "Tetapi semua tetap diminta untuk berputar balik," imbuhnya.
Langkah persuasif yang ditempuh kepolisian, yakni dengan meminta calon pemudik berbalik arah dirasa cukup efektif untuk mencegah masyarakat pulang ke kampung halaman. "Putar balik itu sudah efektif. Mereka akan berpikir dua kali karena ancang-ancang yang mau mudik itu kan sudah direncanakan. Mulai penumpang, kendaraan, bensinnya. Kan rugi kalau disuruh putar balik. Jadi, sudah cukup itu. Yang paling penting kesadaran masyarakat untuk tidak mudik adalah memutus mata rantai COVID-19)," paparnya.
Dia menekankan pentingnya penambahan personel di seluruh check point penjagaan di masing-masing wilayah Polda. "Semuanya, di masing-masing polda. Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten juga demikian," urainya.
Hal senada disampaikan Dirut PT Jasa Raharja (Persero) Budi Rahardjo. Dia membenarkan masih ada masyarakat yang nekad ingin mudik. "Kita imbau kepada warga agar tidak mudik tahun ini. Check point ini, diperlukan untuk mengantisipasi masyarakat yang ingin mudik. Kami sebagai pelaksana tentu akan mengawal kebijakan pemerintah. Semua ini demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19," kata Budi.
Terpisah, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan hingga Sabtu (16/5), terdapat tambahan 529 orang positif COVID-19. Sehingga total 17.025 orang. Sementara ada tambahan 108 pasien dinyatakan sembuh. Totalnya menjadi 3.911 pasien. "Total 17.025 positif, 3.911 sembuh," ujar Yuri di Graha BNPB Jakarta, Sabtu (16/5).
Dia mengatakan untuk korban meninggal terdapat tambahan 13 orang. Sehingga totalnya menjadi 1.089 orang. Sementara itu, orang dalam pengawasan (ODP) bertambah 6.530. Total menjadi 269.449. Sementara, pasien dalam pengawasan (PDP) bertambah 709 menjadi 35.069. Hingga saat ini sudah 34 provinsi di 386 kabupaten/kota di Indonesia yang terpapar Corona.
Merujuk data tersebut, angka kesembuhan pasien positif COVID-19 kini mencapai hampir empat kali lipat. Dengan kata lain, rasio kesembuhan sangat tinggi. "Masyarakat untuk disiplin terus menjaga kebersihan diri, menerapkan protokol kesehatan dan membatasi bepergian agar dapat memutus rantai penularan COVID-19. WHO menyebut virus tersebut tidak akan hilang dalam masa singkat. Sehingga kitya harus mengubah perilaku di bumi yang terancam COVID-19. Ini cara kita berdamai bukan menyerah," paparnya.(rh/fin)
