Kemenristek Minta Dana Abadi Penelitian Dikelola Sendiri

JAKARTA - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) berencana untuk membuat badan layanan umum (BLU) langsung di bawah kementeriannya sendiri, untuk mengelola dana abadi penelitian Indonesia.

"Kalau memang sudah ada kepastian mengenai dana abadi dari pemerintah kepada penelitian, rencananya tahun 2021, BLU itu sudah bisa direalisasikan," kata Bambang, Jumat (15/5).

Alasan Bambang ingin membuat BLU langsung di bawah Kementeriannya sendiri, karena saat ini dana abadi penelitian masih dikelola oleh LPDP di bawah Kementerian Keuangan.

Menrutnya, jika kewenangan untuk pengelolaan dana abadi sepenuhnya dipegang oleh LPDP, maka akan sangat bergantung pada mekanisme di Kementerian Keuangan dengan segala aturan di dalamnya.

BACA JUGA: Sejumlah Negara Buka Penerbangan Internasional

"Hal itu nantinya berdampak akan kurang leluasa memanfaatkan dana abadi penelitian itu. Karena pasti Kementerian Keuangan punya ide sendiri, punya rambu-rambu sendiri yang kadang-kadang tidak bisa sejalan dengan program dari kementerian yang terkait," terangnya.

Bambang menuturkan, rencananya dana abadi penelitian itu akan digunakan untuk dua fokus pemakaian. Pertama mayoritas dana digunakan untuk mendukung mendanai penelitian termasuk riset dasar, riset berjangka panjang, riset yang sudah mendekati invensi dan inovasi.

Kedua, dana abadi akan digunakan untuk hilirisasi hasil riset karena dinilai penting untuk investasi pemerintah sebagai stimulus dalam bidang itu. Tentunya untuk hilirisasi riset, harus bekerja sama dengan swasta.

"Dari pengamatan kami kalau kita ingin mendorong swasta masuk ke dalam hilirissai hasil riset, maka sebelum swasta itu mau investasi, pemerintah yang harus investasi dulu," tuturnya.

Di samping itu, Bambang juga menyoroti, pentingnya mengamankan dana abadi terkait besaran yang akan dikucurkan pemerintah setiap tahunnya. Menurutnya, hal itu dinilai penting mengingat, berapa yang akan diberikan pemerintah untuk dana abadi penelitian per tahunnya.

BACA JUGA: Kendaraan Pemudik Dipaksa Putar Balik

"Men-secure dulu karena ini penting, perlunya ada komitmen negara untuk dana abadi penelitian yang continuous setiap tahun daripada nanti ribut berapa persen harusnya naik anggaran peneltiian di APBN," ujarnya.

Selain itu, Bambang juga berencana menjadikan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) sebagai BLU yang akan mengelola dana abadi penelitian Indonesia.

"Tugas DIPI adalah sekali lagi independent granting agency . Jadi dia pasti harus mencari the best proposal untuk yang mendapatkan hibah sesuai dengan kriteria," ujarnya.

Ketika dana abadi penelitian sudah dikelola BLU di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, maka Menristek Bambang berupaya agar dana abadi tidak hanya bergantung kepada suntikan dana dari pemerintah.

"Tapi juga bisa menampung kemungkinan dana abadi dari pihak lain di luar pemerintah seperti dari swasta, filantropi atau luar negeri dengan segala skema yang memungkinkan termasuk skema reksadana. Saya yakin banyak skema yang bisa dilakukan tinggal bekerja sama dengan investment manager," jelanya.

Sementara itu, berdasarkan studi bersama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) masih ada beberapa permasalah pengelolaan dana riset di Indonesia yang perlu diperbaiki.

BACA JUGA: Sodorkan Ramuan Herbal, Sembuh 231 Pasien

Sekjen Akademi Ilmuwan Indonesia (ALMI), Berry Juliandi menuturkan, kendala pertama terkait persoalan data, terutama sinkronisasi data penghitungan belanja litbang (penelitian dan pengembangan) nasional. Sebab, belum ada mekanisme yang jelas untuk pengukuran kinerja lembaga penelitian.

"Selanjutnya adalah, terkait sistem yang sampai saat ini masih menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Selain itu, belum ada lembaga independen yang fokus mengelola pendanaan penelitian. Serta rendahnya kontribusi industri atau swasta pada kegiatan penelitian di Indonesia," terangnya.

Untuk itu, dalam studi kebijakan yang disusun ini merekomendasikan, bahwa rancangan Peraturan Presiden terkait Dana Abadi Penelitian perlu memisahkan antara lembaga pengelola investasi dan penyaluran manfaat.