Saat Anies dan Ganjar Dibandingkan Terkait Penanganan Covid-19

JAKARTA - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19 di Ibu Kota dikritik banyak pihak.

Salah satunya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dinilai tidak tepat dan tidak memperhatikan para perantau, khusunya mahasiswa.

Salah satu kritikan itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yan P. Mandenas. Yan P. Mandenas mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sampai hari belum membuat kebijakan yang membantu mahasiswa dari luar daerah yang kuliah di Jakarta.

“Sampai hari ini belum ada perhatian dari Pemerintah DKI Jakarta untuk membantu mahasiswa dari daerah yang kuliah di Jakarta,” kata Yan P. Mandenas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Menurutnya, kondisi itu membuat DPR RI dan Pemprov Papua berinisiaif membantu mahasiswa asal Papua yang kuliah di Jakarta.

“Agar adik-adik mahasiswa tetap bertahan di asrama, tetap bisa berkuliah secara online,” ujarnya.

Yan P. Mandenas malah membandingkan kebijakan Anies Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang peduli terhadap mahasiswa dari daerah lain.

“Kita berharap Jakarta dan pemerintah daerah lain juga melakukan hal yang sama di wilayah masing-masing seperti yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Pak Ganjar memperhatikan adik-adik di sana sehingga sampai hari ini tidak ada keluhan,” tuturnya.

Dia menegaskan dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus menangani warga yang ber-KTP setempat karena semua warga yang sedang berada di suatu daerah juga harus dibantu pemerintah daerah setempat.

“Kita lihat di Papua, masyarakat dari berbagai daerah ditangani oleh Pemerintah Papua dan kabupaten/kota. Sampai hari ini, di Papua tidak ada keluhan karena makan minum masih bisa ditangani oleh pemerintah, bantuan swasta, dan sumbangan dari anggota berbagai pihak lainnya yang masih terus mengalir baik itu masyarakat Papua maupun pendatang. Didistribusikan merata,” ujar dia.

Selain Yan P. Mandenas, kritikan terhadap Pemprov DKI juga datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana. Menurut dia, penyaluran bansos selama ini harus dievaluasi karena amburadul dan tidak tepat sasaran.

“Yang harus dievaluasi tentunya datanya yang amburadul karena itu jadi gak tepat sasaran. Datanya bermasalah jadinya pembagian sembakonya tidak tepat dan terlambat,” kata William.

Dia pun mempertanyakan terkait transparansi anggaran penanganan covid-19 di Ibu Kota yang mencapai triliunan rupiah.

“Adapun transparansi dana triliunan untuk penanganan covid 19 belum tahu penggunaanya seberapa besar. Pengunaanya untuk apa saja belum tau,” ucap dia.

Sementara itu, dia mengapresiasi kebijakan Ganjar Pranowo yang ingin membantu warganya di Jakarta karena belum mendapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.