Percepat Sinkronisasi Data, Bansos Harus Selesai Sebelum Lebaran

Kemudian program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai masing-masing Rp200 ribu per KPM.

Bansos kedua adalah non-reguler khusus COVID-19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK. Bansos dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK tersebut diberikan selama 3 bulan serta BLT untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek.

"Kami tentunya sangat berkepentingan untuk koordinasi dengan daerah dalam rangka pendataan yang akurat sehingga pada saat penyaluran, baik bansos sembako maupun bansos tunai ini bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

Dia mengaku masih belum mendapat seluruh data 9 juta KK untuk disalurkan BLT.

"Dari target 9 juta K per hari hari ini kami belum mendapatkan 100 persen, yang sudah kami dapatkan sekitar 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah-daerah belum mengirimkan datanya. Ini sudah kami informasikan agar segera mengirimkan datanya yaitu sekitar 1,2 juta KK masih kami tunggu dari daerah," ungkapnya.

Meski demikian, BLT tetap disalurkan dan tidak menunggu sampai data benar-benar lengkap hingga 9 juta KK.

"Tidak berarti kami tunggu data sempurna baru berjalan, bansos tunai ini sudah berjalan dari minggu ke-3 April, jadi belum sebulan karena datanya adalah dari daerah. Kita harapkan apabila daerah sudah mengirim data penerima bansos tunai dari Kemensos tidak perlu dikirim lagi data penerima yang sama termasuk juga untuk penerima bansos dari APBD agar tidak tumpang tindih," tegasnya.

Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti distribusi bansos yang belum maksimal.

"Masih banyak kepala keluarga yang belum terdata sebagai penerima bansos," ujarnya.

Ia meminta agar Kemensos bersama Dinas Sosial harusnya melakukan evaluasi dan merevisi data penerima bansos.

Pemerintah, perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs resmi khusus bansos disertai informasi mendetil terkait skema bansos yang dapat diakses oleh publik.

Sehingga masyarakat dimudahkan dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos.

Ia pun mendorong Pemerintah bersama Dinas Sosial terus menyosialisasikan dan mempublikasikan mengenai prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka.

"Pemerintah (Kemensos) harus dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran," tegasnya.(gw/fin)