Golkar Bela Program Kartu Prakerja

JAKARTA - Program Kartu Prakerja yang saat ini bergulir masih jadi polemik. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar program itu dihentikan. Tujuannya agar anggarannya bisa digunakan untuk penanganan virus Corona (COVID-19). Golkar membela program tersebut. Alasannya, Prakerja adalah bentuk bantuan semi BLT.

Politisi Partai Golkar Nusron Wahid menyebutkan, Program Kartu Prakerja dapat membantu sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis pondok pesantren dan sekolah kejuruan di tengah pandemi COVID-19. "Program Kartu Prakerja merupakan kolaborasi yang efektif dan saling mengisi. Yaitu antara pelatihan secara online seperti saat ini, dan pelatihan offline pasca-COVID-19. Kartu Prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya. Mitra Kartu Prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu," kata anggota Fraksi Golkar di DPR ini di Jakarta, Jumat (8/5).

Menurut Nusron, tidak benar kalau pelatihan prakerja hanya dinikmati platform digital besar. Karena sebagian besar justru dinikmati pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis ponpes.

"Siapa bilang Kartu Prakerja hanya dinikmati segelintir platform digital. Buktinya SMK ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi. Sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata," imbuhnya.

Menurutnya, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan di antaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi menuding adanya korupsi dalam Program Kartu Prakerja.

"Kalau dituduh koruptif lewat platform digital, dimana korupsinya. Platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Platform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussiness," paparnya.

Ia menambahkan, dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya pemerintah meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Apalagi, lanjut Nusron, peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan sekaligus dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha. "Di tengah susah ini, kita tidak boleh berhenti melatih SDM agar lebih produktif dan kompetitif," terangnya.

Sementara itu, Pengasuh SMK Balekambang Jepara KH Miftahudin menjelaskan, jumlah SMK yang terlibat dalam Program Kartu Prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. Jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah.

"SMK ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dengan platform Sekolahmu. Karena persyaratan lebih simpel. Mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tapi juga link dengan dunia usaha dan industri. Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi seperti kami adalah menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha," jelas Miftahudin.

Hal senada disampaikan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, seharusnya, DPR RI mendukung penuh Pemerintah menjalankan Program Kartu Prakerja itu untuk kebaikan rakyat Indonesia. "Karena program ini mempunyai nilai kebaikan bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

Mantan anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2009-2011 ini menyatakan Program Kartu Prakerja telah dimodifikasi menjadi program semi-Bantuan Langsung Tunai (BLT). Modifikasi itu, lanjutnya, dilakukan oleh Pemerintah untuk menyikapi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. "Kartu Prakerja ini menjadi bantuan semi-BLT," terang Misbakhun.

Karena itu, agar BLT itu tepat sasaran, pendaftar yang membutuhkan mendaftar langsung melalui situs online yang disediakan Pemerintah. Kemudian setelah mendaftar, mereka yang butuh BLT diharuskan melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan dalam KTP, dan juga mesti berswafoto bersama KTP-nya untuk diverifikasi menggunakan metode face recognition.

Sistem daring Kartu Prakerja itu juga secara otomatis mengonfirmasi data pendaftar ke situs Kependudukan dan Catatan Sipil, serta situs sistem informasi pendidikan nasional yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengonfirmasi tingkat pendidikan pendaftar. "Ini tidak ada persentuhan apa pun antara aparat negara dengan para pencari kerja. Tidak ada kongkalikong di sana. Tidak ada anggaran yang kemudian dijadikan bancakan. Semua diakses melalui digital," ucap Misbakhun.

Dia menjelaskan dalam Program Kartu Prakerja tersebut, setiap peserta akan menjalani pelatihan kerja. Tujuannya supaya setelah pandemi mereka siap untuk masuk kembali ke dunia kerja. "Yang di-PHK tentu perlu untuk mendapatkan perspektif yang lain. Siapa tahu nanti bekerja di bidang berbeda pada saat dia di-PHK dari pekerjaan awalnya," urai Misbakhun.(rh/fin)