Tutup Kota Tangkal 500 TKA China

JAKARTA - Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) disesalkan sejumlah pihak. Bahkan Wali Kota Kendari berkomitmen akan menutup akses masuk para TKA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyesalkan rencana kedatangan 500 TKA dari China ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. "Saat pandemi ini, seharusnya orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Begitu pun sebaliknya, orang Indonesia tidak boleh pergi ke luar negeri. Maka sangat miris ketika mengetahui 500 TKA justru diizinkan bekerja di Indonesia," katanya melalui keterangan pers, Minggu (3/5). Masuknya TKA, menurutnya, mencederai rasa keadilan rakyat dan buruh Indonesia. Terlebih lagi, hal itu direncanakan di tengah pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan jutaan buruh Indonesia terancam kehilangan pekerjaan. "KSPI dengan tegas menolak masuknya TKA asal China untuk bekerja di perusahaan nikel di Kabupaten Konawe. Sebab ini menyalahi status bencana yang dicanangkan Presiden Jokowi yang seharusnya melarang kedatangan orang dari luar negeri, begitu juga sebaliknya," tegasnya. Di sisi lain, rencana tersebut juga menyalahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. "Alasan Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tidak ada tenaga kerja skills workers serta tidak ada orang Indonesia yang bersedia bekerja di perusahaan tersebut justru semakin menegaskan adanya pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan,” ujarnya. Dikatakan Said, dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap satu orang TKA seharusnya didampingi oleh tenaga kerja dari warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping, yang bertujuan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA. Oleh karena itu, Kemenaker, menurut dia, seharusnya wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA tersebut. "Dengan demikian, akan terjadi transfer of job dan transfer of knowledge. Maksudnya, kalau TKA ini sudah selesai dalam waktu 2-3 tahun akan ada tenaga kerja asal Indonesia yang bisa menggantikannya," katanya. Sehingga pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh TKA bisa dilanjutkan tenaga kerja Indonesia. Jika dilihat dari jumlah, Said menduga bahwa para calon pekerja tersebut merupakan pekerja kasar yang tidak memiliki keterampilan. "Apalagi perusahaan nikel tempat tujuan TKA tersebut sudah bertahun-tahun beroperasi di Indonesia. Jadi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada orang Indonesia yang tidak mampu atau tidak bersedia menempati posisi tersebut," ujarnya. Untuk itu, KSPI meminta agar kebijakan yang telah dikeluarkan Kemenaker dan kementerian terkait lainnya dicabut. “KSPI meminta dengan segala hormat kepada Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas kepada para pejabat di Kemenaker maupun kementerian terkait lainnya dengan cara dibebastugaskan dari pekerjaannya," katanya. Terpisah Wali Kota Kendari Sulkarnain menegaskan akan menutup akses pintu gerbang Kota Kendari yang akan dilalui setiap orang dari Bandara Halu Oleo menuju Kabupaten Konawe. "Kami Pemerintah Kota Kendari insyaallah solid dan didukung oleh seluruh masyarakat untuk menutup pintu gerbang Kota Kendari untuk kunjungan TKA selama masa pandemi," tegasnya. Disadarinya, kedatangan 500 TKA sudah memenuhi syarat administrasi ataupun keimigrasian. Namun, saat ini yang perlu dipikirkan bagaimana perasaan warga yang diimbau untuk tetap berada di rumah. "Sekarang yang kita jaga adalah sosiologis dan psikologis masyarakat di Sultra, terutama di Kota Kendari, karena kalau ini sampai kita lakukan mungkin yang muncul perasaan tidak adil. Mereka sekarang kita imbau untuk berada di rumah untuk kemudian menghindari terjadinya penularan COVID-19, tapi di satu sisi kita membuka ruang tenaga asing masuk di wilayah kita," terangnya. Dia juga berharap pemerintah pusat mengambil keputusan yang lebih bijak lagi dalam menyetujui kedatangan 500 TKA di Sultra. "Kami berharap kepada pemerintah pusat untuk tolong izinkan kami untuk fokus konsentrasi menangani pencegahan berikutnya, jangan ditambah dengan kehadiran TKA, saya pikir siap ditunda dulu," harapnya. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Syarif Hasan meminta Presiden Jokowi menolak rencana masuknya 500 TKA tersebut. "Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan pandemi COVID-19 dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana masuknya TKA tersebut," katanya. Dia khawatir apabila para TKA tersebut diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi COVID-19. Selain itu, dikhawatirkan masuknya 500 TKA tersebut akan menimbulkan kegaduhan. "Ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi," ujarnya. Senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi. Dia menilai rencana pemerintah mendatangkan TKA asal China memukul mundur semangat melawan penyebaran COVID-19. "Kami meminta pemerintah pusat untuk bijak terkait kehadiran TKA. Pemerintah pusat sebaiknya tidak merusak semangat bangsa Indonesia dalam perlawanan terhadap COVID-19," katanya.(gw/fin)