JAKARTA - Anggaran untuk program cetak sawah sebagai salah satu komponen penghematan dalam rangka realokasi anggaran dan refocusing kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19 menghilang.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menjelaskan dalam postur anggaran Tahun 2020, alokasi untuk program cetak sawah dan SID (survei, investigasi dan desain) sebesar Rp209,8 triliun dengan target luas 10.000 hektare.
Kemudian, dalam rancangan penghematan Ditjen PSP, anggaran tersebut dipangkas menjadi tersisa Rp10,8 miliar. ”Kalau anggaran cetak sawah juga dihilangkan, dari Rp209 miliar, kita sisakan menjadi hanya Rp10,8 miliar. Tetapi itu hanya untuk SID sudah jalan di lima provinsi yang nilainya Rp10,8 miliar,” kata Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi IV di Jakarta, Rabu (29/4).
Ditambahkannya, anggaran cetak sawah dihilangkan, sementara anggaran SID tetap dipertahankan karena telah dilakukan di lima provinsi, yakni Lampung, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah.
BACA JUGA: Lelang SUN, Pemerintah Sedot Rp16,6 triliun
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta agar BUMN dapat membuka lahan sawah baru, yakni lahan gambut yang berada di Kalimantan Tengah sebagai bentuk antisipasi jika terjadi kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan.Diperkirakan ada lebih dari 900.000 hektare lahan gambut di Kalimantan Tengah yang dapat dioptimalisasi menjadi lahan sawah. Dari luasan tersebut, 300.000 hektare di antaranya milik BUMN.
Dalam rapat virtual tersebut, anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan dari fraksi PKS, mengkritisi keputusan Kementan yang menghilangkan alokasi cetak sawah dalam realokasi anggaran.
”Dan itu kan anggarannya dinolkan. Pertanyaan saya, Bapak mau melaksanakan perintah Presiden dengan apa? Anggap saja dengan BUMN, apakah tidak melalui APBN? Apakah bisa langsung begitu saja menggunakan anggaran untuk mengerjakan proyek pemerintah?" timpalnya.
Menanggapi itu Sarwo Edhy menjelaskan alasan Kementan menghilangkan cetak sawah dari anggaran karena hasil dari program cetak sawah yang telah dilakukan pada 2014-2019 belum dimanfaatkan secara optimal, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
”Karena berdasarkan evaluasi BPK, masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan 2014-2019 itu belum termanfaatkan secara optimal. Sehingga pada tahun 2020 ini, kita hanya mengevaluasi pemanfaatan sawah-sawah yang sudah dicetak periode 2014-2019," timpalnya.
BACA JUGA: Mimpi Merdeka Suku Konyak di Perbatasan Dua Negara
Sarwo Edhy menambahkan Kementan akan bekerja sama dengan BUMN untuk menggarap lahan gambut menjadi sawah dengan data kehutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).”Untuk lahan gambut ini memang akan difasilitasi, kaitan pendanaannya dari BUMN. Sementara KLHK kaitannya dengan kehutanan sosial. Akan kita garap bekerja sama BUMN, tapi teknisnya dari Kementan," terangnya.
Untuk lahan gambut seluas 200.000 hektare yang akan digarap menjadi lahan sawah dilakukan dengan pembiayaan sepenuhnya dari BUMN. Pada posisi itu, Kementerian Pertanian akan melakukan bimbingan dan pembinaan teknis.
Seperti diketahui, lahan gambut memerlukan penanganan khusus, seperti pemberian dolomit untuk menetralkan asam pada tanah sebelum bisa ditanami.
”Untuk lahan gambut yang 200.000 hektare ini akan dibiayai dari dana BUMN. Bagaimana dari sisi pertaniannya, kita hanya melakukan pembinaan teknis. Itu atas perintah Presiden,” kata Sarwo Edhy.
Sebelumnya Presiden Jokowi pada Selasa (28/4) meminta agar BUMN membuka lahan baru, yakni lahan gambut untuk dioptimalisasi menjadi lahan sawah sebagai antisipasi jika terjadi kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa instruksi tersebut dengan memperkirakan adanya lahan seluas 900.000 hektare di Kalimantan Tengah yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan sawah.
