TASIK – Gugus Tugas Kota Tasikmalaya mengeluarkan peta sebaran penularan Covid-19, Selasa (21/4), tujuannya agar masyarakat lebih waspada dan mengikuti semua imbauan pemerintah.
Namun pertanyaan pun muncul dari publik, sampai kapan wabah asal Wuhan, Cina ini berakhir di Kota Resik. Seperti diutarakan, tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya H Noves Narayana yang menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas. Supaya rantai penyebaran Covid-19 ini bisa secepatnya selesai. ”Perlu ada upaya yang tegas dan konkrit dari pada muncul lagi pasien-pasien baru,” ungkapnya kepada Radar,kemarin (21/4).
Dia apresiasi kerja keras pemerintah melalui Gugus Tugas yang setiap hari melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman kepada warga. Namun, faktanya masih banyak warga yang tidak mematuhi dengan alasan kebutuhan ekonomi. “Yang patuh-patuh, yang acuh tetap acuh,” tuturnya.
Menurutnya, perlu ada jaminan batas waktu dari pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan physical distancing dan meminta masyarakat diam di rumah. Supaya warga mendapat kejelasan berapa lama mereka harus menahan diri. “Misalkan pemerintah menjamin dua minggu atau sebulan, bila warga diam di rumah, kalau begitu kan warga punya gambaran,” ujarnya.
Namun demikian, jaminan dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pun harus disiapkan. Khususnya jangan sampai ada warga yang tidak bisa makan selama rentang waktu tersebut. “Kalau masih seperti ini, menurut saya tidak akan selesai-selesai masalahnya. Harus ada kepastian sampai kapan wabah ini berakhir,” terang dia.
Dia pun berharap Kota Tasikmalaya tidak sampai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena akan sangat memukul dunia perekonomian masyarakat. ”Sebagai kota kecil dan perekonomian belum begitu kuat, PSBB malah akan menyengsarakan rakyat,” ucapnya.
Direktur Publik Center Tasikmalaya, Agung Zulfiana mengatakan Pemkot sudah semestinya menjadikan PSBB sebagai pilihan, seperti yang dilaksanakan di daerah lain. Sebab tren kenaikan penularan Covid-19 sangat masif.
“Apalagi menjelang Ramadan, tentu akan banyak sekali lonjakan kedatangan penduduk dari luar daerah termasuk zona merah,” kata Agung kepada Radar, kemarin (20/4).
Mantan aktivis HMI tersebut menganalisa ada waktu yang tepat untuk menentukan sikap dengan PSBB. Namun, tentunya harus dengan kajian matang. Sebab, lanjut dia, selain berhubungan dengan keselamatan masyarakat, juga harus menghitung dampak ekonomi dan sosialnya.
“Jika PSBB hendak diberlakukan perlu pengkajian komprehensif dari beragam aspek. Pada prinsipnya kami sangat mendukung apapun itu keputusannya dan mengapresiasi kinerja pemerintah selama ini,” ucapnya.
Dia menilai ketika Gugus Tugas Covid-19 tengah gencar berikhtiar memutus mata rantai penyebaran. Tetapi, kondisi di lapangan seolah menunjukkan fenomena berbeda. “Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot, karena antara imbauan dan kondisi di lapangan begitu jomplang,” tuturnya.
Hal ini, kata Agung, akibat masyarakat tidak semua memikirkan penularan Covid-19, melainkan kebutuhan ekonomi dan kesadaran. Sehingga perlu ada rumusan bersama untuk mewujudkan tren penurunan penyebaran Covid-19.
”Pemkot melalui Gugus Tugas sudah berupaya maksimal. Hanya tinggal mengoptimalkan kembali, supaya tritmen yang dilakukan tidak terkesan formalitas semata. Bukan hanya soal angka penanganan Covid-19 sendiri. Tetapi bagaimana menjadikan data sebagai acuan dalam melangkah ke upaya-upaya lain,” kata Agung. (rga/igi)
