JAKARTA - Aksi protes para tahanan di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat pada, Rabu (22/4) malam berujung pada pembakaran fasilitas umum milik Lapas. Dugaan kuat, kerusuhan dalam Lapas ini karena ada rasa cemburu antar sesama Napi akibat dari rogram asimilasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada tahanan, untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
Sampai saat ini, berita yang beredar kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi. Tentunya ini harus ada pendalaman, apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas.
"Memang kita mendengar beredar informasi adanya tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi. Apakah hal seperti ini yang juga menjadi latar belakang kejadian tersebut, kita perlu cek," kata Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi lewat pesan tertulisnya, Kamis (23/4).
"Adanya pembakaran fasilitas umum dalam lapas tentunya harus dipertanggung jawabkan," sambungnya.
Atas kejadian ini, Aboe Bakar mendesak pihak kepolisian dan Dirjenpas untuk melakukan penyelidikan atas kerusuhan tersebut.
"Saya menyayangkan ada kerusuhan terjadi di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat, pada Rabu malam kemarin. Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi, perlu dilakukan penyidikan atas apa yang terjadi di sana," ucapnya.
Politisi asal Kalimantan Selatan ini menyarankan, Dirjen Pemasyarakatan perlu turun tangan untuk melakukan audit. Agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain.
"Sebenarnya fraksi PKS sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan, yang fungsinya menjamin pemenuhan hak hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini," jelasnya.
"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," tutup Aboe Bakar. (***)
