News . 23/04/2020, 09:14 WIB
Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy mengatakan, kerja sama ini dilakukan agar penyaluran dana bansos untuk masyarakat bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Muhadjir bahkan meminta secara langsung agar KPK memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada warga di luar DTKS yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan selama masa pandemi ini.
"Kami minta dukungan atau rekomendasi dari KPK untuk diperbolehkan menyalurkan bansos kepada warga di luar DTKS yang memenuhi syarat dan sesuai kriteria," kata Muhadjir.
Muhadjir mengakui masih banyak keluarga miskin yang belum masuk dalam DTKS. Hal ini jugalah yang membuat dirinya meminta secara langsung kepada KPK agar memberikan rekomendasi kepada pihaknya untuk memberi bansos di luar warga DTKS.
Dia juga memastikan, data-data penerima bansos saat ini transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan DTKS saat ini. Kata dia, keluarga miskin dan rentan yang belum masuk dalam DTKS selanjutnya harus dimasukkan dalam DTKS.
"Masih ada keluarga miskin dan rentan yang terdampak COVID-19 tidak tercakup dalam DTKS. Karena itu, daerah harus inisiatif untuk mendata warga terdampak baru," ujarnya. (riz/gw/fin)
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com