JAKARTA - Dampak Covid-19 terus menggerogoti ekonomi nasional, lihat saja PHK pekerja paling nyata dan terasa. PHK terjadi karena beberapa perusahaan sudah tidak berproduksi. Disamping itu pelaku sektor informal tidak leluasa beraktivitas menyebabkan kelumpuhan, penting perhatian pemerintah agar kondisi tidak semakin memburuk.
Selain PHK, tekanan terjadi juga pada kenaikan harga pangan yang tentunya membebankan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, inflasi bahan makan mencapai 6,41 persen (yoy) pada Maret 2020.
Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menjelaskan inflasi 6 persen sangat tinggi dan mengganggu, apalagi situasi ekonomi rumah tangga berada di titik terendah.
Aleg Fraksi PKS ini menjelaskan harga rata-rata harian cabai rawit merah per kg selama April naik hingga 25 persen dibanding bulan Maret sedangkan gula pasir, bawang merah, rata-rata naik hampir 15 persen.
”Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, harga cabai rawit sudah naik 35 persen pada April, gula pasir melambung hingga 37 persen,” tegasnya, Rabu (22/4).
”Di tengah pandemi Covid-19, level inflasi tersebut sudah sangat berbahaya bagi golongan menengah ke bawah. Untuk itu pemerintah agar lebih berperan baik dari segi ketersediaan stok pangan, proses distribusi dan menjaga kestabilan harga. Apalagi beberapa hari kedepan umat muslim akan memasuki bulan Ramadan,” timpal Junaidi, dalam rilis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN).
Tanggapan senada disampaikan Rahmayanti. Ibu rumah tangga asal Kota Bandar Lampung itu berharap, Kementerian terkait untuk mengecek harga sembako di pasaran.
”Coba cek deh sekarang. Gula saja langka mas. Ini di Lampung lho yang katanya gudang sampai pabrik tebu ada di sini. Pak Presiden, tolong suruh turun deh para menterinya, jangan retrorika terus di depan layar kaca,” terang warga Kedaton itu.
Ia pun berharap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi benar-benar mampu bekerja dengan baik seperti yang dijanjikannya. ”Pak Gubernur, coba cek di pasaran harga gula berapa. Kalau ada harganya berapa, Operasi pasarnya jangan sekali, dua kali saja Pak!” tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah pusat lebih tegas dalam kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 sampai pandemi Covid-19 berakhir karena potensi penyebaran virus tersebut harus dicegah.
”Karena berbagai pertimbangan, potensi penyebaran dan penularan dari 1,3 juta calon pemudik harus segera dicegah. Saya berharap Pemerintah pusat punya ketegasan terhadap larangan mudik ini, sampai pandemi selesai,” kata Sukamta.
Sukamta pun mengutip data Kementerian Perhubungan bahwa masih ada potensi ancaman dari 1,3 juta warga yang akan mudik dan berpotensi menyebar ke beberapa daerah seperti Jawa Barat 13 persen, Jawa Tengah-Jogjakarta 41 persen, Jawa Timur 20 persen, Sumatera Selatan dan Lampung 8 persen.
Menurut dia, jumlah 1,3 juta ini bisa menjadi ancaman munculnya daerah episentrum baru penyebaran Covid-19, apalagi masih banyak yang berpotensi akan mudik ke daerah-daerah yang sudah didatangi oleh 900 ribu orang yang curi start mudik.
