JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono memohon kepada DPR RI segera menyepakati tambahan 4.000 lokasi program padat karya tunai Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) agar bisa segera dilaksanakan dalam rangka penanggulangan pandmei Covid-19.
”Kami mohon dengan sangat untuk (tambahan, Red) 4.000 lokasi ini untuk segera disepakati karena harus segera dilaksanakan dalam rangka menanggulangi Covid-19 saat ini,” ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja daring bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (21/4).
Menteri PUPR menjelaskan bahwa P3TGAI sebagai salah satu program padat karya tunai, sebelumnya bersama Komisi V DPR RI menyepakati terdapat 6.000 lokasi untuk program tersebut. Namun dengan adanya refocusing akibat merebaknya pandemi Covid-19, maka perlu terdapat penambahan 4.000 lokasi untuk P3TGAI sehingga menjadi 10 ribu lokasi.
”Tentang Program Padat Karya Tunai yang tadinya sebelum ada refocusing, total anggarannya sekitar Rp6,8 triliun namun dengan adanya refocusing menjadi Rp10 triliun,” kata Menteri Basuki.
BACA JUGA: Akhirnya, Belva Devara Mundur dari Stafsus Presiden Jokowi
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berencana melakukan refocusing kegiatan senilai Rp1,66 triliun, sebagian besar akan dimanfaatkan salah satunya untuk program padat karya tunai untuk membantu daya beli masyarakat pedesaan.Refocusing kegiatan bagi Program Padat Karya Tunai itu diutamakan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di pedesaan. Selain itu penambahan 4.000 lokasi Program Padat Karya Tunai berupa Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3TGAI sebesar Rp978 miliar.
Berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Corona, Kementerian PUPR melaksanakan realokasi serta refocusing program dan anggaran 2020.
Dalam paparannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa dari DIPA Kementerian PUPR Tahun 2020 sebesar Rp120 triliun, realokasi anggaran Rp24,53 triliun, pemenuhannya dengan tidak mengurangi alokasi pinjaman/hibah luar negeri atau PHLN (kecuali yang tidak akan terserap), rupiah murni pendamping, BLU/PNBP, dan kegiatan prioritas.
Terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyarankan Pemerintah mengkaji ulang implementasi Program Kartu Prakerja dan diubah menjadi bantuan langsung usaha atau padat karya bagi rakyat. ”Menurut saya, Program Kartu Prakerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus daring,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya.
BACA JUGA: Said Didu Bilang Erick Thohir Jadikan BUMN sebagai Tempat ‘Penampungan’
Dia menyarankan Pemerintah mengkaji ulang implementasi Program Kartu Prakerja dan distribusi kebijakan itu sebaiknya diubah menjadi bantuan langsung untuk menekan dampak ekonomi akibat krisis Covid-19, agar tidak semakin meluas. Menurut dia, saat ini masyarakat lebih butuh dana untuk menggerakkan, menciptakan ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat.Dia menjelaskan masyarakat akan mendapat manfaat lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai pendaftar Kartu Prakerja. ”Jika itu terjadi, masyarakat bisa segera memanfaatkan bantuan dari program senilai Rp20 triliun tersebut untuk memulai dan menggerakkan usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian,” ujarnya.
Deddy khawatir, manfaat Program Kartu Prakerja tidak efektif, karena pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus daring bertarif jutaan rupiah. Selain itu, menurut dia, risiko jika pelatihan berbayar itu tidak sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi khusus seperti saat ini, sehingga sebaiknya aplikator itu berfungsi sebagai pengelola data dan konseling bisnis. ”Kalau uang itu langsung ke pendaftar, maka ekonomi bisa bergerak dan mereka terbantu. Uang tidak masuk ke kantong pemilik aplikasi,” katanya lagi.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dampak ekonomi akibat krisis COVID-19 sudah dirasakan masyarakat. Dalam kondisi yang khusus ini, menurut Deddy, harus ada kebijakan khusus untuk meredam agar dampak tidak semakin meluas. ”Anggap saja dana Kartu Prakerja itu seperti dana bergulir, misalnya koperasi simpan pinjam jadi lebih bermanfaat untuk 5,9 juta orang yang sudah mendaftar,” ujarnya lagi.
Dia menilai kalau itu bisa digunakan maka geliat ekonomi tercipta, karena uangnya tidak masuk kepada pelaku start up saja. Menurut Deddy, pendistribusian bantuan untuk modal usaha rakyat itu dapat dilakukan bertahap per dua juta pendaftar terverifikasi. ”Banyak usaha bisa dibuat masyarakat penerima bantuan itu, membuat ramuan rempah, vitamin, jual hasil produksi tani langsung konsumen, dan lainnya,” katanya pula. (fin/ful)
