JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) saat ini tengah mengawasi beberapa kepala daerah petahana. Terlebih, mereka yang sudah mulai memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pemberian bantuan bisa menjadi persoalan. Apakah berlandaskan kemanusaian atau ada tujuan politis. Itu susah dibedakan. Maka harus ada pengawasan ekstra hati-hati dari Bawaslu
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menerima laporan dari jajaran Bawaslu di daerah. Menurutnya, ada kepala daerah petahana yang membagikan paket sembako dan masker. Kemasan paket tersebut memuat fotonya saja, tanpa menyebutkan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota beserta jargon-jargonnya.
“Masalahnya kepala daerah ini telah mendapatkan rekomendasi dari partai untuk maju dalam pilkada. Juga hanya memuat wajahnya saja. Bukan kami prasangka buruk, bisa saja disalahgunakan,” ungkap Abhan di Jakarta, Senin (20/4).
Dia menjelaskan, Bawaslu tidak melarang atau membatasi kepala daerah membantu warganya di tengah wabah COVID-19 ini. Dirinya menegaskan, sebaiknya situasi ini jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis pilkada. Jangan sampai tanggung jawab kepala daerah untuk membantu warganya, menjadi abuse of power. “Berpolitik dengan santun. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Laksanakan kewajiban sebagai kepala daerah,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) Indekstat Ary Santoso. Ia berharap saat ini para kepala daerah mengesampingkan ambisi politiknya untuk meraih kekuasaan kembali. Segala macam tindakan dan pengambilan keputusan jangan dilandasi kepentingan politis. “Semoga tidak ada kepala daerah petahana yang bertujuan ke sana. Lupakan sejenak hingar bingar demokrasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat di tengah kondisi sekarang ini. Harus utamakan unsur kemanusiaan demi selamatkan warganya,” tutur Ary.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melihat masa pandemik COVID-19 membuat pendidikan pemilih dalam kepemiluan sedikit terhambat. Menurutnya, sosialisasi yang biasanya dilakukan tatap muka sekarang terbatas. Karena adanya pembatasan jarak sosial.
Dia menjelaskan, hal tersebut membuat Bawaslu menggandeng berbagai pihak baik dari akademisi, lembaga, serta aktivis kepemiluan untuk bersama-sama mencari cara merangkul kelompok marginal. Seperti masyarakat perdesaan yang belum tersentuh teknologi.
“Juga kaum difabel agar dapat menerima informasi terkait pendidikan pemilih dan partisipasi politik. Banyak sosialisasi yang mau tidak mau menggunakan teknologi. Tidak semua kalangan juga bisa tersentuh. Karena keluhannya seperti kesulitan sinyal memang perlu pengembangan inovasi," tambahnya.
Afif melihat saat ini masyarakat seperti dipaksa untuk meningkatkan kapasitas berbasis digital. Sehingga penyelenggara pemilihan dituntut untuk memberikan inovasi dalam menyosialisasikan tentang pendidikan pemilih. Dia berharap, persiapan bisa segera tersusun agar menyentuh berbagai kalangan masyarakat. "Mendadak situasi seperti ini akhirnya kita dipaksa lebih cepat berlari untuk menyesuaikan. Gerakan kebersamaan baik sipil, penyelenggara, harus tetap menyatu," harapnya.
Merespon hal tersebut, dosen Fisip UI Sri Budi Eko Wardani menyampaikan, berdasarkan data yang dimilikinya baru sekitar 53 persen pengguna internet di Indonesia. Hal ini secara konvensional membuat dirinya yakin, kalau akan ada pihak-pihak yang terpinggirkan karena minimnya keterjangkauan pendidikan dan informasi politik melalui digital. "Saya harap ini bisa Bawaslu bisa memikirkan bentuk atau cara mengawasi dalam situasi ini. Sebab hal ini rentan dimanfaatkan oleh pihak tertentu," tutur Wardani.
Dia menambahkan, Bawaslu perlu terus melakukan fungsinya agar bisa menerobos dan berkenalan dengan tantangan yang tak terpikirkan. Kader-kader pengawasan partisipatif menurutnya perlu dikenalkan tentang geopolitik atau peta wilayah penyebaran yang rentan untuk diawasi. (khf/fin/rh)
