TASIK – Sebanyak 40 ribu pemudik atau warga asal Kabupaten Tasikmalaya yang pulang dari kota besar, terancam menjadi pengangguran dan masyarakat miskin baru. Hal itu lantaran kebanyakan dari mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat perusahaan atau usaha yang mereka rintis terdampak wabah virus corona.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terjadi penambahan orang miskin baru di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 40 ribu jiwa. Mereka merupakan warga Kabupaten Tasikmalaya yang terdampak pengurangan jam kerja, libur kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) di kota besar maupun sekitar Tasikmalaya.
“Mudiknya warga kami akibat pengurangan jam kerja, PHK dan berkurangnya pendapatan menambah daftar orang miskin baru di kita. DTKS kita dari 245.690 kepala keluarga (KK) bertambah dengan data baru orang kehilangan pekerjaan sudah 40 ribu KK yang miskin baru,” kata Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto.
Sementara itu, terang dia, hingga saat ini jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 1.227 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) 23 orang. Hingga kini Kabupaten Tasikmalaya masih berstatus zona hijau.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Dr Mohamad Zen menambahkan munculnya permasalahan baru, yakni dampak sosial ekonomi diharapkan bisa didengar pemerintah pusat dan provinsi. “Bantuan yang tidak seragam dari pusat dan provinsi membuat kami kebingungan di tengah banyaknya warga kami yang kesusahan. Dengan pendapatan daerah kami yang kisaran hanya Rp 100 miliar. Masyarakat mana yang harus kami beri bantuan, sementara jumlahnya sangat banyak dan semua lapisan terdampak,” ungkap Zen.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencatat sebanyak 40.000 warganya baru pulang dari daerah yang masuk zona merah penyebaran virus corona. Dengan demikian, mereka langsung ditetapkan sebagai orang tanpa gejala (OTG) dan diminta isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya.
Selama isolasi, warga berstatus OTG diawasi dan dipantau oleh petugas medis puskesmas di kecamatan dan desa masing-masing dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah pusat. (dik)
