PON 2020: Sesuai Jadwal atau Diundur 2021

JAKARTA - Nampaknya opsi penundaan perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020 mulai mencuat. Hal itu tergambar setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menawarkan opsi terkait jadwal PON Papua 2020 yang berpotensi ditangguhkan akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.

Opsi yang dibeberkan menteri asal Gorontalo itu tak lepas dari desakan beberapa pihak termasuk Komisi X DPR RI yang meminta agar pelaksanaan multievent empat tahunan terakbar se-Tanah Air itu ditunda terlebih dahulu mengingat pandemi virus Corona belum dapat dipastikan kapan berakhir. Sementara, penyelenggaraan PON kian di depan mata, yakni 20 Oktober - 2 November.

"Saat ini, waktu yang tersisa sekitar enam bulan lagi, dan itu tidak lama. Sedangkan, atlet saat ini tidak bisa latihan secara maksimal. Saya pikir, sebaiknya kita sepakat PON diundur terelbih dahulu saja," ujar Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno, dalam Rapat Kerja Virtual Komisi X DPR RI bersama Menpora Zainudin Amalai, Selasa (14/4) kemarin.

Namun, dalam rapat tersebut Menpora telah menyiapkan opsi terkait pelaksanaan PON Papua tersebut, yakni tetap berlangsung sesuai jadwal atau diundur hingga tahun depan. Jika memang opsi penundaan diambil, Menpora menggeser pelaksanaan PON Papua hingga Oktober tahun 2021.

BACA JUGA: Data ODP Akhirnya Dibuka, 6 TKI Asal Lampung Negatif Corona

"Jika ditunda, maka PON masuk ke 2021. Ancang-ancang kami waktunya sampai dengan Oktober 2021. Dan itu merupakan hasil komunikasi kami dengan Ketua Umum KONI Pusat, Pak Marciano Norman yang telah mendapatkan masukan dari KONI Daerah dan juga cabor (cabang olaraga)," ujar Zaiundin.

Semula, Kemenpora sempat memberikan pilihan alternatif lain bahwa PON Papua digeser ke Maret tahun depan, namun ditolak oleh daerah-daerah dengan alasan anggaran. Dengan demikian, opsi penundaan pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut hingga Oktober 2021 dinilai Zainudin sangat memungkinkan, meski nantinya ada kemungkinan POPNAS dan Peparpenas 2021 ditiadakan.

"Opsi digelar Maret kami coret. Ini bukan lagi pilihan karena beberapa daerah menyampaikan APBD baru dimulai Maret, sehingga mereka menilai sangat berat untuk menyiapkan dan memberangkatkan kontingen," terangnya.

Lebih lanjut, Zainudin menuturkan opsi waktu penundaan itu juga telah mempertimbangkan dan disesuaikan dengan ajang di tahun 2021. Dimana pada tahun tersebut Indonesia bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021, serta bakal mengikuti ajang SEA Games di Vietnam dan juga Olimpiade Tokyo, Jepang.

BACA JUGA: Soal Utang, Pemerintah Terburu-buru

Selain itu, opsi penundaan itu juga melihat kondisi saat ini dimana Indonesia tengah diserang oleh wabah virus korona yang membuat persiapan pesata olarahraga nasional empat tahunan tersebut menjadi tersendat. Pengerjaan venue yang ditargetkan kelar Juli tahun ini pun terancam molor.

"Jika hingga April tahun ini wabah korona belum juga selesai, maka pengadaan barang dari luar negeri untuk kebutuhan PON berpengaruh. Selain itu, opsi ini juga melihat akses di Papua yang sudah dibatasi," tuturnya.

Meski telah menyiapkan opsi penundaan, Zainudin menegaskan keputusan soal nasib PON 2020 tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. Semua usul Komisi X DPR RI terkait PON Papua akan disampaikan dalam rapat kabinet bersama presiden dalam waktu dekat ini. "Kami hanya bisa menyiapkan opsi yang nantinya diajukan kepada Pak Presiden saat Rapat Kabinet khusus denga agenda pembahasan PON ini," tandasnya. (gie/fin/tgr)