1,6 Juta Buruh Di-PHK, Buruan Daftar PKP

JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo melaporkan terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari pandemi virus corona baru atau Covid-19.

”Dari laporan para menteri, ada 1,6 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan Kartu Prakerja,” kata Doni dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/4).

Dalam rapat itu, Doni mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri untuk mempercepat penyaluran insentif program Kartu Prakerja kepada warga yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, seluruh bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini.

BACA JUGA: Corona Update: Inggris Laporkan Kematian Tertinggi

Bansos itu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako, bantuan tambahan sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan berbagai bantuan sosial lainnya. ”Dimulai juga pekan ini program jaring pengaman sosial, sehingga masyarakat terdampak, terutama di Jabodetabek mendapat dukungan terutama sembako dari Kementerian Sosial,” ujar dia.

Bantuan sosial terbaru dari pemerintah adalah bantuan berbentuk sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk masyarakat di Jabodetabek yang terdampak Covid-19. Bantuan ini juga untuk mencegah masyarakat di Jabodetabek mudik ke kampung halamannya karena dikhawatirkan memperluas penularan Covid-19.

Di luar Jabodetabek, pemerintah pusat juga memberikan bansos tunai kepada warga yang tidak menerima bansos PKH dan bansos sembako. Bantuannya senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Dalam rapat itu, kata Doni, Kepala Negara juga meminta keberadaan para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia terus diperhatikan.

Para TKI harus dipastikan tidak kekurangan bahan makanan Adapun pembukaan pendaftaran bagi calon peserta Program Kartu Prakerja (PKP) telah resmi dibuka pada Sabtu (11/4) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hingga Minggu 12 April 2020 pukul 16.00 WIB, atau 21 jam setelah pendaftaran dibuka, Kemenko Perekonomian mencatat jumlah yang mendaftar sebanyak 1,4 juta orang.

BACA JUGA: Bansos Terdampak Covid Belum Ada yang Cair

Terpisah, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana PKP Denni Puspa Purbasari menambahkan pemerintah melalui Pelaksana Program Kartu Prakerja tidak memungut biaya dalam penyaluran insentif per bulan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan kepada peserta yang mengikuti program Kartu Prakerja. ”Kami transfer tanpa dikurangi satu rupiah pun dari hak bapak dan ibu, rekan semuanya,” jelasnya.

Adapun insentif itu akan ditransfer kepada peserta yang menuntaskan pelatihan ke rekening yang sebelumnya dipilih peserta seperti rekening bank atau rekening dompet elektronik seperti OVO, Link Aja, atau GoPay. ”Uang insentif ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial yang meringankan beban, silahkan digunakan sebaiknya,” kata Denni

Selanjutnya Denni merinci besaran manfaat dalam kartu Prakerja itu yakni dana sebesar Rp3.550.000 per orang yang diberikan satu kali. Rinciannya, sebesar Rp1 juta akan digunakan untuk biaya pelatihan yang telah dipilih sendiri oleh peserta. Total ada 900 jenis pelatihan yang tersedia di delapan kanal digital yang dipilih peserta ketika pertama mendaftar.

Para calon peserta juga bisa membanding-bandingkan terlebih dahulu paket pelatihan yang ditawarkan, termasuk harga dan kesesuaian minat. ”Kalau paket masing-masing harganya 200 ribu, peserta bisa ambil sampai lima modul pelatihan yang tersedia di digital platform dan baru bisa ambil pelatihan kedua jika sudah menuntaskan pelatihan pertama,” imbuhnya.

Selain biaya pelatihan, insentif total Rp2.400.000 atau sebesar Rp600.000 per bulan yang diberikan berturut-turut empat bulan akan ditransfer kepada peserta. Kemudian sisanya yakni sebesar Rp 150 ribu digunakan untuk biaya survei sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.

BACA JUGA: Rapid Test Harus Tersedia di Puskesmas

Sasaran penerima kartu prakerja ini adalah WNI berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang mengeyam pendidikan formal. Program kartu prakerja ditujukan kepada angkatan kerja dan kini diperluas kepada pekerja atau pelaku usaha mikro kecil yang terdampak Covid-19.

Mengingat anggaran pemerintah yang terbatas, Denni mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan kepada orang yang terdampak Covid-19 lebih dalam untuk mengikuti pelatihan Kartu Prakerja itu. ”Dahulukan mereka jika ada yang lebih susah dan mari kita berikan kesempatan mengambil kartu prakerja bagi mereka,” terang Denni.

Pelaksana program Kartu Prakerja sendiri mencatat hingga, Senin (14/4) sudah 4 juta orang sudah mendaftarkan diri dalam program pelatihan peningkatan kompetensi yang terhitung sejak diluncurkan pada Sabtu (11/4). ”Pendaftaran dibuka setiap Minggu. Dari Senin sampai Kamis pukul 08.00 sampai 16.00 WIB,” jelasnya di Graha BNPB.

Adapun tata cara cara pendaftaran hingga proses diterima dalam pelatihan kompetensi itu meliputi rangkaian tahapan. Pertama, calon peserta mendaftar melalui dalam jaringan (daring) atau online di laman resmi prakerja.go.id, dan memasukkan data diri.

BACA JUGA: Ngga Puas dengan Paket Sembako dari Pemprov DKI, Wanita Ini Ancam Karungin Anies

Pelaksana kemudian akan melakukan verifikasi dan dilanjutkan dengan tes singkat untuk kemampuan dasar dan motivasi diri. Tahap selanjutnya, ketika calon peserta itu lolos, maka mereka diarahkan untuk masuk ke kanal digital yang menjadi mitra manajemen pelaksana kartu prakerja. ”Kemudian pilih sendiri jenis pelatihan yang diinginkan,” kata Denni sembari menambahotal ada 900 jenis pelatihan yang tersedia di delapan kanal digital tersebut.

Para calon peserta juga bisa membanding-bandingkan terlebih dahulu paket pelatihan yang ditawarkan, termasuk harga dan kesesuaian minat. Setelah memilih jenis pelatihan, calon peserta itu tinggal mengikuti pelatihan secara daring mengingat masa Covid-19 ini panitia memutuskan pelatihan dilaksanakan tanpa tatap muka. ”Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik dan tolong berikan kami ulasan yang jujur terhadap kualitas pelayanan itu untuk menjadi masukan yang bisa kami perbaiki,” pungkas Denni. (fin/ful)