BI Suntik Rp300 Triliun, Tolong Jangan Dikorupsi!

Pemerintah pun menggerakkan seluruh kekuatan Pemerintah serta kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan maupun masalah sosial ekonomi yang mengikutinya. ”Dari hari ke hari kita telah melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani penyebaran Covid-19 ini, yang telah melanda lebih dari 180 negara di dunia,” tegasnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa semua harus saling mengingatkan untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Ia menambahkan untuk jangan ragu menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatannya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kembali bagi yang terbukti positif terinfeksi Covid-19 atau menduga diri ada kemungkinan terinfeksi, segera isolasi diri dan menjaga kesehatan. ”Saya minta kepada daerah dan lingkungan yang belum terinfeksi Covid-19 untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar mengurangi risiko penularan Virus Corona.

Dan kepada daerah dan lingkungan yang telah ada terinfeksi, agar membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi untuk bisa mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai,” jelas Presiden

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar jangan ada pihak yang mengorupsi atau memiliki konflik kepentingan terhadap dana darurat yang disediakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran penyakit pernafasan karena virus corona jenis baru (Covid-19).

”Saya sebagai menteri keuangan mengimbau, meskipun kita darurat dan harus melakukan secara cepat, saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan sehingga tidak mengacaukan seluruh persepsi bahwa emergency dan urgensi ini betul-betul kita ingin melakukan percepatan reaksi untuk menolong masyarakat,” kata Sri Mulyani melalui konferensi video.

Permintaan Sri Mulyani tersebut disampaikan seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo yang juga melalui konferensi video. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan adanya realokasi APBN dan APBD untuk pengendalian Covid-19.

”Tidak ada pendompleng atau orang yang menggunakan kesempatan ini, baik di sektor riil pada pengadaan alat kesehatan atau di sektor keuangan seperti penjualan saham di forex. Kita akan sangat tegas kalau ada yang melakukan hal-hal untuk melakukan situasi ini, kita akan tindak sangat tegas,” ungkap Sri Mulyani.

Terpisah Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yurianto mengungkapkan terdapat penambahan sebanyak tujuh kasus pasien Covid-19 meninggal.

Hingga Jumat (20/3) total kasus meninggal menjadi 32 orang. ”Ada penambahan kasus yang meninggal sebanyak tujuh orang. Sehingga total kasus yang meninggal menjadi 32 orang,” ujar Yuri saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (20/3).

Selain itu, Yurianto menuturkan secara garis besar ada penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 sebanyak 60 kasus. Sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 369 kasus. "Secara garis besar ada penambahan kasus baru dari tanggal 19 Maret sampai dengan 20 Maret. Ada 60 kasus baru sehingga total 369,” tutur Yuri.

Kendati, Yuri menyebutkan bahwa bahwa ada pula penambahan kasus pasien yang sembuh. Menurut Yuri, hingga saat ini terdapat 17 kasus pasien yang telah dinyatakan sembuh.”Kemudian ada penambahan satu kasus yang sembuh menjadi 17,” ucap Yuri.

Ia menyebutkan hampir seluruh kasus yang sembuh itu didominasi oleh faktor imunologi/imunitas yang sangat baik dari pasiennya sehingga menentukan kesembuhannya. ”Riset penelitian yang dilakukan oleh WHO dengan menghimpun semua ahli virus di dunia masih belum mendapatkan suatu kesepakatan yang bisa dijadikan standar dunia terkait dengan pengobatan, spesimen pengobatan yang definitif terhadap Covid-19,” ujar Yuri.

Ditambahkannya, pemerintah melalui Kemenkes merespon cepat seiring ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global dengan memperluas lokus laboratorium pemeriksa Covid-19 di Indonesia. Ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 19.

Melalui surat keputusan tersebut, pemerintah secara resmi menunjuk Balitbangkes sebagai Laboratorium Rujukan Nasional Penanganan Covid-19 serta 12 Laboratorium Pemeriksa Covid-19 beserta wilayah kerjanya (Selengkapnya lihat grafis).